jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas mengingatkan lingkaran internal Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) memberikan data informasi yang komprehensif. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil Budi Karya tepat dengan kondisi saat ini.
"Pak BKS kan baru sembuh dari Covid-19. Sekarang saja masih dalam recovery dengan hanya berkegiatan tiga jam per hari. Karena keinginan kerja begitu tinggi langsung aktif. Kita mendoakan Pak BKS bisa menjalani masa pemulihan secara optimal," ujar Michael dalam pesan tertulis, Kamis (7/5).
BACA JUGA: Menhub BKS Bisa Ikut Ratas Lagi, Sudah Dipastikan Bersih dari Corona?
Menurut pendukung Jokowi di Pilpres 2014 maupun 2019 ini, selama Budi Karya dirawat tentu ada informasi-informasi yang terlewatkan. Inilah yang menjadi tugas lingkaran menhub memberikan informasi yang tepat dan akurat.
"Tujuannya, agar Pak BKS betul-betul mengikuti perkembangan. Jajaran Kementerian Perhubungan, terutama staf terdekat semestinya lebih paham cara mendukung kerja Pak BKS. Jangan biarkan Pak BKS dijebak isu-isu tertentu yang kesannya berbenturan dengan presiden," ucapnya.
BACA JUGA: Pak Menhub BKS Jadi Pasien Corona No 76, Mari Berdoa
Michael kemudian menyinggung pernyataan Budi Karya pada rapat kerja dengan Komisi V DPR beberapa waktu lalu. BKS dengan tegas mengatakan, siapapun tidak pulang kampung dan mudik selama pandemi Covid-19.
"Hanya beberapa sektor dikecualikan, itu pun diatur dengan harus menyertakan surat rekomendasi atau surat tugas dari instansi terkait. Jadi, saya kira suatu kekeliruan kalau ada anggapan pernyataan Pak BKS tidak sejalan dengan Presiden Jokowi," ucapnya.
BACA JUGA: Semangati Pak Menteri BKS, Detri Warmanto Kumandangkan Takbir
Sekjen Seknas Jokowi, Dedy Mawardi juga berpandangan senada. Ia menilai, pernyataan BKS soal angkutan umum yang akan kembali beroperasi, harus dilihat secara jernih.
"Enggak ada pernyataan Pak Budi bertolak belakang dengan presiden. Mudik tetap enggak dibolehkan. Enggak ada yang perlu diperdebatkan," katanya.
Menurut Dedy, keputusan Budi Karya hanya menindaklanjuti surat edaran dari Gugus Tugas tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
"Pak BKS hanya menjelaskan, yang dimaksud dengan penumpang, lalu moda transportasi yang dibolehkan berjalan dan untuk kepentingan apa. Tidak ada yang bertentangan dengan statement presiden," tuturnya.
Dedy juga mengatakan, Budi Karya hanya menjelaskan terkait aturan moda transportasi agar tidak rancu.
"Supaya tidak rancu, Pak Budi memperjelas saja. Misal penumpang siapa? Oh untuk pertahanan dan keamanan, percepatan penanganan Covid-19, kematian atau ada anggota dewan kunjuhgan kerja, kan pakai penerbangan. Maskapai enggak akan melayani kalau masih berpegang pada larangan sebelumnya," tutur Dedy.
Kementerian Perhubungan diketahui membuka kembali moda transportasi yang berlaku sejak Kamis (7/5). Menurut Budi Karya, moda transportasi dibuka hanya untuk melayani kepentingan khusus, misalnya logistik dan pemerintahan. Sementara untuk aktivitas mudik tetap dilarang.
"Dimungkinkan semua moda untuk udara, kereta api, laut, bus, untuk kembali beroperasi, dengan catatan satu harus menaati protokol kesehatan," kata Budi Karya, Rabu (6/5) kemarin. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang