jpnn.com, JAKARTA - Perbedaan yang belum terselesaikan di antara negara-negara ASEAN tentang pelibatan junta militer Myanmar menyebabkan perpecahan di dalam organisasi negara-negara Asia Tenggara itu.
Keberpihakan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen kepada Myanmar yang bertentangan dengan sikap sebagian besar anggota lainnya jadi pemicunya.
BACA JUGA: Myanmar Jadi Negara ASEAN Pertama yang Gunakan Mata Uang China, Siapa Selanjutnya?
Tahun lalu, ASEAN di bawah keketuaan Brunei Darussalam melakukan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan tidak mengikutsertakan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing dalam KTT-nya.
Langkah itu diambil terhadap junta Myanmar karena kudeta militer di negara itu dan penggunaan kekuatan mematikan terhadap kalangan pengunjuk rasa.
BACA JUGA: Sesama Diktator, Pemimpin Negara ASEAN Ini Dukung Junta Myanmar
Menurut Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia Abdul Kadir Jailani, masalah pelik tentang kehadiran Myanmar dalam pertemuan-pertemuan ASEAN masih belum terselesaikan.
"Harus diakui bahwa masih diperlukan waktu untuk menyatukan pandangan," kata Kadir kepada wartawan.
BACA JUGA: China Berjanji Tambah Dana Segar dan Vaksin untuk ASEAN, Ada Kepentingan Besar
Namun, ia mengatakan keputusan Kamboja sebagai ketua ASEAN tahun ini untuk menunda pertemuan pembukaan dapat dimengerti, mengingat ancaman virus corona varian Omicron.
Kamboja beralasan bahwa kesulitan untuk melakukan perjalanan telah menjadi penghalang kehadiran beberapa menlu ASEAN, sehingga pertemuan harus ditunda.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja Kuy Kuong menolak menjelaskan mengapa para menteri tidak bisa hadir.
Keputusan penundaan pertemuan ASEAN itu muncul beberapa hari setelah Perdana Menteri Kamboja Hun Sen melakukan kunjungan ke Myanmar untuk bertemu Min Aung Hlaing.
Kunjungan Hun Sen tersebut memicu kekhawatiran di dalam dan di luar ASEAN bahwa lawatan itu dapat dinilai sebagai legitimasi terhadap junta.
Min Aung Hlaing, yang dikecualikan dari pertemuan para pemimpin ASEAN tahun lalu, kemudian berterima kasih kepada Hun Sen karena "berpihak kepada Myanmar".
Kamboja mengindikasikan ingin melibatkan junta dengan mengundang penjabat menlu Myanmar Wunna Maung Lwin ke pertemuan pembukaan ASEAN, kata dua sumber diplomatik kepada Reuters.
Undangan Kamboja kepada Wunna Maung Lwin adalah ketidaksepakatan yang terus berlanjut, ujar sumber diplomatik yang mengetahui masalah tersebut.
Sumber tersebut menambahkan bahwa beberapa anggota ASEAN keberatan dengan perkembangan terakhir tentang isu Myanmar.
"Masalah utamanya adalah ketidaksepakatan atas undangan yang dikirim ke Wunna oleh Kamboja," kata sumber itu, yang berbicara dengan mitra regional.
“Indonesia dan Malaysia tidak senang dengan hasil kunjungan Hun Sen, terutama keterkaitan Konsensus Lima Poin ASEAN tentang Myanmar dengan peta jalan lima poin versi junta.”
Peta jalan, yang telah digembar-gemborkan para jenderal Myanmar sejak kudeta, sangat berbeda dari konsensus ASEAN.
Menlu Filipina Teodoro Locsin menekankan bahwa konsensus ASEAN "tidak boleh terikat pada peta jalan apa pun". Dia juga memuji Hun Sen yang membuat kemajuan selama kunjungannya ke Myanmar.
Sementara itu dalam beberapa hari terakhir, Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menentang gagasan untuk mengundang kembali junta. Mereka menganggap tidak ada kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang disepakati ASEAN untuk menyelesaikan krisis Myanmar.
Lee mengatakan kepada Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bahwa setiap perubahan dalam kebijakan ASEAN tentang Myanmar "harus didasarkan pada fakta baru".
Sedangkan Saifuddin mengakui bahwa menjelang penundaan pertemuan ada perbedaan pendapat di ASEAN tentang kunjungan Hun Sen ke Myanmar.
Ia mengatakan bahwa Hun Sen "mungkin bisa berkonsultasi dengan para pemimpin ASEAN lainnya dan meminta pandangan kami". (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil