jpnn.com, JAKARTA - Rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimpor 500 ribu ton beras mendapat reaksi penolakan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Menurut Ketua Umum APKASI Mardani Maming, kebijakan impor beras patut dipertanyakan karena petani baru saja panen raya.
Mardani mengatakan, selama ini Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan setok beras nasional sudah surplus. Anehnya, Kementerian Perdagangan justru mengimpor beras.
BACA JUGA: Soal Impor Beras, Amran Enggan Komentari Keputusan Mendag
Karena itu Mardani mengatakan, seharusnya ada data valid tentang stok beras nasional sebagai dasar pengambilan kebijakan perberasan termasuk soal impornya. “Semestinya dipastikan dulu stok beras kita serta hasil panen ke depan, apakah benar-benar beras langka sehingga perlu dilakukan impor dari Negara lain,” tutur Mardani dalam siaran pers ke media, Senin (15/1).
Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu menambahkan, Kemendag seharusnya memperhatikan nasib petani. Ketika sedang ada panen raya tapi Kemendag malah mengimpor beras, katanya, hal itu sama saja berdampak pada perekonomian petani.
BACA JUGA: Sepertinya Kartel Beras Lebih Berdaya ketimbang Pemerintah
”Masuknya beras dari luar ini akan berdampak pada harga jual beras petani kita. Karena hasil petani kita akan kalah bersaing dengan beras dari luar tersebut,” paparnya.
Lebih lanjut Mardani mengatakan, tak seharusnya Indonesia mengalami kekurangan beras. Sebab, Indonesia memiliki lahan untuk sawah.
BACA JUGA: Jokowi Harus Evaluasi Total Kebijakan Produksi Beras
Dia mencontohkan Kalimantan yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi lumbung beras. Mardani menambahkan, persawahan di Pulau Jawa terus berkurang karena kepadatan penduduk yang terus bertambah. Di sisi lain, Kalimantan yang secara geografis berdekatan dengan Pulau Jawa masih memiliki banyak lahan kosong.
“Nah, tinggal dicocokkan saja jenis beras yang ditanam dengan beras yang dikonsumsi masyarakat Pulau Jawa. Yang saya dengar, masyarakat Jawa lebih suka makan beras jenis Ciherang. Tinggal dicocokkan saja di Kalimantan menanam padi jenis Ciherang untuk bisa menopang kebutuhan beras di Pulau Jawa,” papar Mardani.
Mardani pun mengenang ketika pemerintah di era Presiden Soeharto menggulirkan program lahan 1 juta hektare untuk pertanian padi di Pulau Kalimantan. Namun, program itu justru terbengkalai seiring berakhirnya kepemimpinan Presidne Soeharto 20 tahun silam.
“Program lahan sejuta hektare untuk tanam padi itu akhirnya tidak tergarap lagi. Sayangnya saat itu, Kalimantan justru tidak mempersiapkan program tersebut, sehingga akhirnya negara-negara tetangga seperti Filipina dan Thailand yang menyuplai beras untuk kita,” tegasnya.
Menurut Mardani, banyak petani Indonesia yang sebenarnya ingin menyuplai beras untuk dalam negeri. Bila perlu justru Indonesia mengeskpor beras ke negara lain.
Untuk itu, katanya, Kabupaten Tanah Bumbu yang dipimpinnya sangat siap menjadi lumbung padi nasional. Pemkab Tanah Bumbu sudah memulai upaya itu.
“Saat ini, petani di Tanah Bumbu, hanya mendapatkan pupuk rata-rata 3-4 ton. Kami sudah mencoba untuk mendapatkan bibit dan memberikan pupuk tanaman dengan benar. Kami sudah buktikan di Tanah Bumbu bisa panen sampai tujuh ton, asal bibitnya jelas dan pupuknya pun datang tepat waktu,” pungkasnya.(dms/jpg/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Empat Keanehan di Balik Impor Beras Menurut Fadli Zon
Redaktur : Tim Redaksi