"Pak MenPAN&RB memperkirakan hingga akhir 2012 akan bisa menangani pelaksanaan reformasi birokrasi di 139 kementerian/lembaga pusat dan daerah. Jumlah ini meningkat pesat dari penilaian reformasi birokrasi selama empat tahun ke belakang yang hanya bisa memeriksa tak lebih dari 36 K/L," ungkap SesmenPAN&RB Tasdik Kinanto di Jakarta, Selasa (11/9).
Lewat sistem penilaian berbasis online tersebut, lanjutnya, bisa mempercepat proses reformasi birokrasi yang akan dilakukan terhadap 600 instasi di tanah air. Namun indikator-indikator yang digunakan dalam semua tahapan, termasuk dalam verifikasi penilaian berbasis mandiri tersebut terus diperhatikan.
"Mengingat kepedulian masyarakat yang tinggi terhadap reformasi birokrasi, pak Wapres sebagai ketua RB membuka wacana agar pihak yang melakukan verifikasi terhadap laporan self-assesment tersebut berasal dari luar pemerintahan. Ini agar mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat,” ucapnya.
Data KemenPAN&RB menyebutkan, pada 2008 tercatat tiga K/L yang melakukan proses reformasi birokrasi yakni Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung. Pada 2009, dua K/L yakni Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Pada 2010, ada sembilan yakni Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP). Ke-16 kementerian/lembaga di atas telah menempuh proses reformasi birokrasi dan telah mendapat remunerasi berupa Tunjangan Kerja.
Pada 2011, tercatat 20 K/L melakukan reformasi birokrasi. antara lain BPPT, Lemhanas, LAN, LKPP, Kementerian Perindustrian dan lainnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tes CPNS Honorer K2 Dilakukan Serentak
Redaktur : Tim Redaksi