JAKARTA -- Polri memastikan meminta bantuan TNI untuk pengamanan aksi demonstrasi buruh yang rencananya digelar dalam waktu dekat ini.
Kapolri Jendral Timur Pradopo tidak melarang buruh berunjuk rasa, asalnya tidak sampai melanggar hukum. "Kita kerjasama dengan TNI dalam langkah untuk melakukan pencegahan," kata Timur usai rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (1/2) di Jakarta kepada wartawan.
Jadi polisi tetap melibatkan TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi? Timur menjawab lugas, "Pencegahan."
Kapolri juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. "Dalam hal ini kota besar dan ibu kota, sudah kewajiban kita sama-sama menjaga," ungkap pria dengan empat bintang di pundak kanan dan kirinya, itu.
Seperti diberitakan, Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menegaskan TNI tidak boleh ikut dalam melakukan pengamanan aksi demonstrasi buruh.
"TNI tidak boleh ikut. Itu tugas polisi," tegas Arif, menjawab wartawan, Rabu (1/2), di Jakarta.
Dia menegaskan, TNI dan Polri tugasnya bukan menghambat aksi demonstrasi buruh. "Tugas polisi melakukan pengamanan biar aksi demonstrasi berjalan lancar," kata Arif lagi.
Ia yakin bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh bukan untuk memancing kerusuhan. Menurutnya, menyampaikan aksi adalah hak buruh di era demoktasi sekarang ini.
"Itu hak buruh. Tidak ada buruh itu memancing kerusuhan. Mereka menyampaikan hak. Harusnya dikawal agar berjalan lancar," kata Arif menegaskan.
Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris siap mempertaruhkan jabatannya apabila aksi unjuk rasa di Ibukota berakhir ricuh. Personel TNI dipersilakan memukul dan mengusir pendemo yang mengancam objek-objek vital.
Selain itu Waris juga siap mewakafkan jasadnya di Kodam Jaya apabila ada kericuhan dalam aksi buruh itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dirut PAM Jaya Tanggapi Biasa Laporan ICW ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi