jpnn.com - JAKARTA - Ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal terpidana boleh ikut mendaftar sebagai calon kepala daerah masih diperdebatkan di Komisi II DPR. Terutama bagi yang menjalani hukuman percobaan.
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan bahwa fraksi-fraksi, KPU, Bawaslu dan pemerintah belum mencapai kesepakatan soal terpidana hukuman percobaan yang masuk dalam PKPU No.5 tentang Pencalonan Kepala Daerah, perubahan terhadap PKPU No 9/2016.
BACA JUGA: Pilgub Babel Tanpa Calon Perseorangan, Erzaldi Didukung Empat Parpol
Hingga rapat konsultasi kemarin, Senin (29/8), kesepakatan yang sudah diambil baru tentang Rancangan PKPU No 4 tentang tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah.
"Yang berkaitan dengan terpidana hukuman percobaan masih diperdebatkan," kata Lukman Edy, Selasa (30/8).
BACA JUGA: NasDem-PKS Jajaki Koalisi Pasangkan Dua Calon Ini
Pasal yang mengatur tentang terpidana ini mengatur tiga substansi, pertama, boleh atau tidak terpidana yang sudah mendapatkan hukuman yang berkekuatan hukum tetap mencalonkan sebagai kepala daerah.
Kedua, bagi mantan terpidana yang sudah menjalani hukumannya boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan syarat mengumumkan ke publik bahwa yang bersangkutan pernah dihukum pidana kecuali untuk kejahatan Korupsi, Bandar Narkoba dan kejahatan seksual.
BACA JUGA: Ckckck... KTP Cawabup Kok Ada Dalam Dukungan Calon Independen
Yang ketiga adalah soal terpidana yang sedang menjalani hukuman pidana percobaan apakah boleh mendaftar sebagai calon.
"Yang terakhir ini akan ada pembicaraan lanjutan, mendengarkan secara lebih spesifik pandangan dan sikap KPU RI, Bawaslu RI, Pemerintah dan Fraksi-fraksi di Komisi II," tambah politikus PKB itu.
Sesuai agenda yang ditetapkan Komisi II, RDPU betikutnua dilaksanakan Jumat, 2 September mendatang. DPR optimis kesepakatan semua PKPU selesai sebelum tanggal 15 September 2016 bisa terpenuhi.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ferry-Septi Masih Paslon Terkuat
Redaktur : Tim Redaksi