jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan bahwa audit terhadap penyelenggaraan Formula E sedang berlangsung. Pemprov DKI Jakarta menggandeng pemeriksa internal dari pihak swasta guna mengaudit penyelenggaran balap mobil listrik yang digelar di Sirkuit Internasional Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022 itu.
"Untuk Formula E, ada audit khusus. Sedang berlangsung," kata Pelaksana Tugas Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Budi Purnama di Jakarta, Jumat (17/6).
BACA JUGA: Anies Minta Maaf kepada Pihak yang Pesimistis soal Formula E, Gerindra Tercengang
Hanya saja, Budi belum memberikan detail soal audit tersebut, termasuk siapa auditor swasta dalam pemeriksaan khusus itu.
Namun, dia menjelaksan bahwa proses audit diperkirakan selesai dalam waktu sekitar 1,5 bulan, atau ditargetkan tuntas pada pertengahan Juli 2022.
BACA JUGA: Gerindra Senang Formula E Sukses, tetapi Pak Anies Bikin Situasi Tidak Kondusif
Menurut Budi, apabila audit yang dilakukan auditor eksternal dari pihak swasta sudah selesai, maka pemeriksaan akan dilakukan kembali oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik.
Selanjutnya, audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Misal (auditor eksternal) sudah selesai, KAP masuk, kemudian dair BPK masuk,” ujarnya.
BACA JUGA: Formula E Sukses, Lawan Politik Anies Tak Boleh Iri dan Dengki
Seperti diketahui, ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta sudah selesai digelar di Sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6). Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta kemudian meminta ada transparansi pertanggungjawaban soal pelaksanaan Formula E Jakarta.
Beberapa di antaranya bahkan menggaungkan kembali hak memintai keterangan pemerintah daerah atau interpelasi soal penggunaan anggaran di ajang Formula E.
"Interpelasi bukan berhenti karena Formula E sudah terlaksana," kata anggota DPRD DKI Gembong Warsono di Jakarta, Selasa (7/6). Dia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
"Pemprov jangan hanya mengejar sukses dalam perhelatan Formula E, namun mengabaikan soal transparansi pengelolaan APBD-nya," ucapnya. Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu mendorong pimpinan DPRD DKI untuk menjadwalkan rapat di Badan Musyawarah.
Tujuannya, lanjut dia, untuk mengagendakan lanjutan paripurna yang sempat tertunda karena tidak kuorum pada 28 September 2021.
Selain Gembong, anggota DPRD DKI yang juga dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga juga ingin kembali diadakan interpelasi.
"Kami sepakat, justru ini kesempatan kami untuk mempertanyakan (transparansi). Jadwalnya nanti diatur sama kesekretariatan," ucapnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi