jpnn.com - JUMAT (1/4) lalu, majelis tinggi Myanmar meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang berisi mandat bagi Aung San Suu Kyi untuk menjadi penasihat pemerintah. Tepatnya, penasihat bagi Presiden Htin Kyaw.
Ya, lepas dari tangan junta militer, kini Myanmar berada di bawah kendali Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Seperti saat junta bertakhta, NLD pun mendominasi pemerintahan. Suu Kyi bahkan memangku empat posisi sekaligus dalam kabinet. Itu belum termasuk jabatan sebagai penasihat pemerintahan.
BACA JUGA: 103 Prajurit TNI Naik Pangkat di Daerah Operasi
Senin (4/4) RUU itu akan dibahas di majelis rendah. Dibandingkan dengan diskusi di majelis tinggi, pembahasan RUU di tingkat majelis rendah akan lebih detail. Tapi, sesengit apa pun pembahasan RUU tersebut, hasilnya sudah bisa dipastikan sama dengan suara majelis tinggi. RUU itu tetap akan lolos dan segera disahkan menjadi UU.
Sebenarnya dalam pembahasan RUU di majelis tinggi Jumat lalu, militer sudah menyampaikan keberatan mereka. Sebagai penguasa 25 persen suara majelis tinggi, para petinggi militer yang menjadi wakil junta dalam pemerintahan sipil Htin Kyaw jelas menolak bertambahnya peran penting Suu Kyi. Apalagi, sebagai penasihat pemerintahan, dia bakal punya kekuasaan eksekutif juga.
BACA JUGA: Ada 2 WNI dalam Drama Penculikan 4 WN Malaysia
”Menjalankan banyak peran dalam pemerintahan adalah perkara yang sangat sulit,” kata Richard Horsey, pengamat politik independen di Kota Yangon, tentang Suu Kyi.
Dalam kabinet Htin Kyaw, perempuan 70 tahun itu memangku empat posisi sekaligus. Yakni, menteri luar negeri, menteri pendidikan, menteri energi, dan menteri urusan kepresidenan.
BACA JUGA: Setelah 10 WNI, Abu Sayyaf Diduga Sandera 4 WN Malaysia
Sebagai supermenteri, Suu Kyi akan sangat sibuk. Apalagi, sebagai menteri luar negeri, dia juga otomatis duduk bersama para tokoh militer dalam Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. ”Akan ada sangat banyak orang yang berurusan dengan Suu Kyi. Dia akan sulit membagi waktu,” kritik Horsey.
Jika mau, sebenarnya Suu Kyi bisa memilih satu posisi saja dan meletakkan yang lain. Namun, dalam euforia kemenangan NLD yang identik dengan kemenangan demokrasi, Suu Kyi enggan melepaskan satu pun jabatan yang telah dipercayakan kepadanya. Dengan menjadi supermenteri, akan lebih mudah bagi dia ikut mengendalikan pemerintahan Htin Kyaw. Di sisi lain, dia juga tetap bisa merebut simpati rakyat lewat empat jabatan menteri.
Di Myanmar, Menlu bersama presiden dan dua wakil presiden serta tujuh pejabat pemerintah dan militer lainnya berhak mengutak-atik konstitusi. Sejak awal, amandemen konstitusilah yang menjadi tujuan utama Suu Kyi memperjuangkan kemenangan NLD lewat pesta demokrasi. (reuters/theguardian/hep/c7/ami/adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelakunya Siapa? Abu Sayyaf atau Abu Misaya?
Redaktur : Tim Redaksi