jpnn.com - NAYPYITAW - Htin Kyaw resmi menjadi Presiden Myanmar, Rabu (30/3). Dia menjadi presiden pertama dari kalangan sipil. Sebelumnya, militer berkuasa selama sekitar 50 tahun.
Htin Kyaw yang merupakan tangan kanan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi sama sekali tidak memiliki hubungan dengan junta militer.
BACA JUGA: Kemenlu Telusuri Info WNI Tewas di Penang
Dalam pelantikan kemarin, Suu Kyi ikut mendampingi. Ya, seharusnya memang Suu Kyi yang duduk di posisi Htin Kyaw. Namun, gara-gara kedua putranya berkewarganegaraan Inggris, Suu Kyi tidak bisa menjadi presiden. Berdasar konstitusi di Myanmar, orang yang bakal menjadi presiden tidak boleh mempunyai keluarga berkewarganegaraan asing. Suu Kyi sendiri telah menyatakan akan memimpin Myanmar melalui Htin Kyaw.
"Saya bakal menegakkan serta mematuhi konstitusi dan hukum-hukumnya. Saya akan melaksanakan tanggung jawab saya dengan cara yang terhormat dan melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya,’’ ujar Htin Kyaw dalam pidato pertamanya sebagai pemimpin Myanmar.
BACA JUGA: Tentara Filipina Hati-Hati Sikapi Setiap Info Penyanderaan WNI
Presiden yang berusia 69 tahun tersebut juga menyerukan pentingnya rekonsiliasi nasional. Dia berjanji bekerja sepenuhnya demi negara dengan tetap menghormati Suu Kyi.
Mantan teman sekolah Htin Kyaw itu bakal menjabat supermenteri di kabinet saat ini. Dia membawahi Kementerian Pendidikan, Hubungan Luar Negeri, Sumber Daya Listrik dan Energi, serta Urusan Kepresidenan.
BACA JUGA: BUAARRR! Tujuh Polisi Tewas
Pidato Htin Kyaw tersebut disambut dengan isak tangis oleh sebagian besar anggota NLD di parlemen. Bagi NLD, itulah momen yang sangat bersejarah setelah perjuangan mereka selama puluhan tahun untuk bisa sampai di tahap tersebut.
Myanmar kini memang telah memiliki presiden sipil dan NLD berada di atas angin. Namun, pemerintahan di Myanmar tidak lantas bakal berjalan mulus sesuai dengan keinginan Suu Kyi dan NLD. Sebab, junta militer tetap memegang tiga kementerian penting. Seperempat kursi di parlemen juga masih dikuasai militer.
Artinya, militer tetap berkuasa untuk memveto jika pemerintahan Htin Kyaw melakukan amandemen pada konstitusi yang sudah ada saat ini. Jadi, bisa dikatakan bahwa sebenarnya kemampuan NLD untuk melakukan reformasi di Myanmar sangat terbatas.
Pemerintahan baru itu juga mempunyai pekerjaan rumah yang menumpuk. Perang sipil masih terus berlanjut antaretnis minoritas di wilayah perbatasan. Mulusnya pemerintahan pada masa mendatang sangat bergantung pada hubungan antara NLD dan militer. (afp/reuters/sha/c14/ami/adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Unicorn Ternyata Pernah Hidup di Bumi
Redaktur : Tim Redaksi