Perdana Menteri Australia, Tony Abbott mengusulkan diperketatnya penerbitan visa, kewarganegaan dan jaminan di Australia dengan lebih mengutamakan keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat Australia dengan kebebasaan personal. Perubahan ini diajukan menyusul tragedi penyanderaan yang terjadi di Sydney Desember lalu.

 

BACA JUGA: Peneliti Australia Temukan Upaya Minimalkan Kerusakan Otak Akibat Stroke

Abbott dan Menteri Utama New South Wales, Mike Baird bersama-sama meluncurkan laporan resmi pertama mengenai tragedi penyanderaan di Sydney danmemastikan akan memperketat aturan dalam menerbitkan visa, kewarganegaraan maupun jaminan. Perdana Menteri Abbott mengakui kalau sistem yang ada saat ini telah gagal. Tragedi penyanderaan di cafe Lindt berhasil dihentikan setelah polisi melakukan pengepungan selama 16 jam di gedung Martin Place, Sydney.  Peristiwa ini menewaskan Manajer Lindt cafe, Tori Johnson dan Katrina Dawson, dan juga pelaku penyanderaan Man Haron Monis. Laporan itu menyoroti hubungan  Monis selama beberapa tahun dengan lembaga pemerintah mulai dari departemen imigrasi, ASIO, kepolisian negara bagian dan federal serta sistem peradilan. Seperti diketahui, Monis dibebaskan dengan jaminan dalam atas sejumlah kasus penyerangan di Sydney, termasuk pelecehan seksual dan perencanaan pembunuhan mantan isterinya. Laporan ini juga menemukan kalau semua keputusan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada Maron sangat 'wajar' dan bahwa orang-orang membuat keputusan itu berdasarkan semua informasi yang tersedia. Namun Abbott mengatakan warga Australia telah dikecewakan oleh sistem yang memungkinkan Monis bebas berkeliaran padahal telah melakukan tindak kriminal yang disangkakan kepadanya. "Jelas sekali, monster ini seharusnya tidak harus berada ditengah masyarakat Australia, dia tidak seharusnya diizinkan masuk ke negara ini dan Dia juga tidak seharusnya diberikan jaminan." "Dia juga tidak seharusnya diizinkan memiliki senjata dan tidak seharusnya menjadi radikal," Abbott mengatakan efek kumulatif dari membiarkan Monis mendapatkan keuntungan dari keraguan ini akhirnya memungkinkan dia ''menimbulkan kekacauan dan malapetaka' bagi masyarakat Australia. Oleh karena itu, Abbott mengatakan hal ini menunjukan Australia perlu meninjau kembali perdebatan antara hak-hak perlindungan individu dan masyarakat. "Justru disinilah saat dimana kita harus harus menarik garis batas di era terorisme ini kita perlu melakukan peninjauan kembali terhadap sistem kita," katanya. "Kita perlu bertanya pada diri sendiri, pada tahap apa kita perlu mengubah titik kritis dari perlindungan individu terhadap keselamatan masyarakat? "Jelas kita perlu melihat apa pemicu relevan atas kejadian memprihatinkan semacam ini dan bertanya kepada diri sendiri apa konsekuensi jika keprihatian ini memang memiliki pemicunya," "Apa yang perlu kita lakukan adalah memiliki tingkat kecurigaan yang lebih tinggi dan penerapan sanksi hukum  yang lebih berat bagi mereka yang mempermaikan sistem yang kita miliki terkait permohonan visa dan permohonan kewarganegaraan," Pemimpin oposisi, Bill Shorten mengatakan partai buruh siap bekerjasama dengan pemerintah terkait usulan peninjauan kembali kebijakan tersebut. "Jika mengenai upaya membuat warga Australia lebih ama, Partai Buruh dan Liberal akan bekerjasama untuk mencari solusinya,' kata Shorten. Namun Shorten mengingatkan agar tidak terlalu berlebiham. "Saya tidak yakin negara kita bisa menjadi aman hanya dengan mengesampingkan kebebasan orang lain dan saya juga meyakini kalau kebebasan orang dalam setiap arti tidak boleh dikesampingkan atas nama keamanan nasional, "katanya. Shorten mengatakan dirinya bersedia  akan senang untuk memeriksa proposal Perdana Menteri. Abbott mengatakan dirinya akan menjelaskan lebih jauh tentang rincian perubahan yang ia usulkan pada saat memberikan pidato mengenai keamanan nasional di Canberra, Senin besok. 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Australia Makin Disalahkan atas Penangkapan Geng Bali Nine di Indonesia