Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, memutuskan untuk memberlakukan kembali pembayaran cuti bagi pekerja lepas yang terinfeksi COVID-19. Pembayaran sebesar 750 dolar (sekitar Rp7,5 juta) mulai berlaku minggu ini dan dihitung mundur per 1 Juli.

Program yang berlaku bagi pekerja lepas yang tidak berhak atas cuti sakit ini sebelumnya telah dihentikan oleh pemerintahan terdahulu.

BACA JUGA: Kemenkes Meminta Masyarakat tidak Meremehkan Covid-19

Berbicara setelah rapat kabinet pekan lalu, PM Albanese menyebut keputusan untuk memberlakukan kembali program ini diambil sebagai pengakuan atas risiko varian COVID-19 baru yang lebih menular.

"Saya ingin memastikan tak ada warga kita yang terlupakan, memastikan mereka yang rentan mendapatkan perawatan," ujarnya.

BACA JUGA: Seluruh Asia Dilanda Gelombang Baru Covid-19, Korut Beda Sendiri

"Saya ingin tidak ada rakyat kita yang dihadapkan pada pilihan antara mengisolasi diri dan kehilangan pendapatan," tambahnya.

Pembayaran ini juga berlaku untuk mereka yang harus tinggal di rumah karena merawat seseorang yang terinfeksi COVID-19, termasuk anak-anak di bawah 16 tahun, penyandang disabilitas, serta kontak dekat.

BACA JUGA: Catat! Ini 4 Lokasi Layanan Tes Antigen KAI Daop I Jakarta

Program ini berakhir bulan lalu meskipun sejumlah pihak telah memperingatkan bahwa jutaan orang akan tertular COVID-19 dalam beberapa minggu ke depan.

Desakan untuk memberlakukan kembali pembayaran COVID muncul dari Partai Liberal/Nasional yang beroposisi, Partai Hijau, serikat pekerja dan praktisi medis.

PM Albanese tadinya tidak akan mengembalikan pembayaran COVID dengan dalih pemerintahnya hanya meneruskan kebijakan pemerintahan sebelumnya.

"Bukan kami yang membuat keputusan [penghentian pembayaran COVID]. Pemerintah sebelumnya yang melakukannya dengan berkonsultasi dengan negara bagian dan teritori," katanya.

"Di saat kondisi kesehatan masyarakat berubah, kami pun menanggapinya secara kolektif dengan negara bagian dan teritori," ujar PM Albanese.

Ia menyebut pembayaran ini akan berlaku sampai akhir September 2022, menelan anggaran 780 juta dolar yang dibagi 50-50 antara federal dan negara bagian.

Sejumlah pihak menyambut baik keputusan ini karena dinilai sebagai cara terbaik untuk melindungi pekerja Australia dari COVID-19.

"Ini bagian penting dari pertahanan kita sebagai sebuah negara. Yaitu bagaimana mendukung semua orang," kata Ketua Dewan Serikat Buruh Australia Sally McManus.

"Kami menyambut baik langkah Perdana Menteri yang mendukung para pekerja dan menjaga semua orang tetap aman saat ini," katanya.

Namun Ketua Asosiasi Medis Australia (AMA) Dr Omar Khorshid berpendapat seharusnya pembayaran COVID itu tidak pernah berhenti.

Menurut dia, pemerintahan ini mendapatkan pelajaran baru tentang pentingnya untuk tetap berhubungan dengan para ahli dan pihak lain yang memberikan masukan, bukan hanya mendengarkan birokrat yang melihat pembayaran itu sebagai pemborosan.

Pemimpin Oposisi, Sussan Ley, menuduh PM Albanese telah "diseret secara paksa" untuk menggelar rapat kabinet nasional bersama para menteri federal dan pemimpin negara bagian.

"Tentu saja kami menyambut baik kembalinya pembayaran COVID, tapi ini sudah berjalan dua minggu setelah terhenti," katanya kepada ABC News.

"Anthony Albanese perlu meminta maaf kepada setiap pekerja lepas yang mengalami tekanan akibat hal ini," ujarnya. Tunjangan lainnya

Rapat kabinet nasional akan terus digelar setiap dua hingga tiga minggu sampai akhir September, karena menurut perkiraan para kesehatan, gelombang infeksi COVID saat ini akan mencapai puncaknya pada Agustus.

Selain pembayaran COVID untuk pekerja lepas, pemerintah federal juga akan mengembalikan skema pembayaran krisis darurat bagi penerima tunjangan generasi muda serta mereka yang mengalami kesulitan keuangan parah hingga akhir September.

Selain itu, pemerintah akan memperkenalkan item baru yang akan dicakup oleh asuransi kesehatan Medicare, termasuk untuk konsultasi panjang yang memungkinkan dokter meresepkan antivirus COVID-19 hingga akhir Oktober.

Sebelumnya, biaya layanan kesehatan jarak jauh (telehealth) yang didanai Medicare juga telah berakhir bulan lalu.

Ketua Royal Australian College of General Practitioners (RACGP) Profesor Karen Price menilai item baru yang akan ditanggung Medicare hanyalah "penangguhan hukuman sementara."

"Saya akan terus menyatakan bahwa konsultasi telehealth yang lebih lama melalui telepon harus menjadi bagian permanen dari sistem telehealth kita," kata Profesor Price.

"Tidak boleh ada pasien yang terlupakan terutama di luar wilayah perkotaan," ujarnya. Anjuran penggunaan masker

Para pemimpin pemerintahan ini setuju untuk memberikan pesan kesehatan yang konsisten di setiap yurisdiksi, yaitu menganjurkan warga Australia untuk memakai masker di dalam ruangan meski tidak mewajibkannya.

Ketua AMA Dr Khorshid mengatakan jika kondisinya sampai mengharuskan kembali penggunaan masker demi memperlambat penyebaran virus, maka pemerintah harus mengambil keputusan seperti itu.

Namun pemerintah federal tetap kukuh pada keputusannya untuk menghentikan penyediakan tes antigen cepat (RAT) gratis untuk pemegang kartu konsesi, dengan alasan bahwa saat ini tidak terjadi lagi kekurangan stok RAT di seluruh Australia.

Namun di tingkat negara bagian, Pemerintah Australia Selatan mengumumkan akan memberikan 10 RAT gratis selama periode tiga bulan untuk pemegang kartu konsesi, sementara New South Wales terlebih dahulu telah melakukannya.

Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Situasi Malaysia Memburuk, Covid-19 Menggila 2 Hari Berturut-turut