JAKARTA - Hubungan kerjasama yang beku antara Indonesia dan Australia tidak berlaku pada persoalan pesawat Hercules. Kementerian Pertahanan menyatakan tetap melanjutkan proses hibah dan pembelian sembilan pesawat Hercules C-130 seri H asal negeri kanguru. Selain tidak mungkin dibatalkan, hibah dan pembelian tersebut akan menguntungkan Indonesia.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, Sembilan pesawat Hercules asal Australia sudah resmi menjadi milik Indonesia. Kemenhan hanya tinggal membawa pesawat-pesawat tersebut ke Indonesia. "Dari Sembilan pesawat, empat di antaranya hibah, yang lima dijual cukup murah," terang Purnomo usai berdiskusi dengan sejumlah pimpinan media massa di Jakarta, Jumat (29/11).
Menurut dia, pesawat-pesawat tersebut tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia karena membutuhkan sejumlah perbaikan. Terutama pada pesawat hibah. Seperti instrumen avionik, mesin, dan beberapa hal kecil lainnya. Meski begitu, pesawat-pesawat tersebut masik laik untuk terbang.
Saat ini, seluruh proses perbaikan terhadap pesawat-pesawat tersebut telah usai. Hanya saja, belum ada kepastian kapan pesawat itu bakal dibawa ke Indonesia. Pembelian dan hibah tersebut tidak terkait dengan hubungan kedua negara yang saat ini beku. Kontraknya pun sudah berjalan, sejak tahun lalu dan DPR sudah setuju.
Harga pesawat bekas tersebut mencapai US$ 15 juta per buah, atau seperempat dari harga Hercules baru yang mencapai US$ 60 juta. Informasinya, meskipun bekas, pesawat tersebut diklaim mampu terbang hingga 20 tahun mendatang. Pesawat tersebut akan melengkapi jumlah armada Hercules Indonesia menjadi 30 unit.
Harga yang murah plus hibah diyakini menguntungkan Indonesia. "Itu bermanfaat buat ikta untuk operasi militer," lanjut Purnomo. Sebagai contoh, tiga Hercules saat ini bolak-balik ke Filipina untuk mengangkut logistik bantuan dari Indonesia.
Purnomo menegaskan, hubungan kerjasama yang beku antara Indonesia dan Australia adalah pertukaran informasi dan latihan bersama. Sikap Pemerintah Indonesia sudah jelas terkait hal tersebut. "Indonesia sama sekali tidak dirugikan (atas penghentian kerjasama)," tambahnya. (byu)
BACA JUGA: 2.818 Honorer K1 Kemenag Punya Waktu Sebulan Lagi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ibas Ajak Kader Demokrat Bangka Tiru Gaya Politik SBY
Redaktur : Tim Redaksi