Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, mengatakan Australia menentang hukuman mati terhadap pegiat demokrasi yang dilakukan junta militer Myanmar. Ia juga menyerukan agar tahanan yang ditangkap secara tidak sah dibebaskan dan Myanmar menghentikan tindak kekerasan.

Setelah dieksekusinya empat pria pejuang HAM di Myanmar, keluarga dari mereka yang dieksekusi masih tidak mengetahui mengapa anggota keluarga mereka meninggal dan di mana jasadnya.

BACA JUGA: Menteri Pertanian NSW Minta Tas Penumpang dari Bali Diperiksa

Setelah dijatuhi hukuman mati dalam pengadilan rahasia bulan Januari dan April lalu, empat pejuang demokrasi dituduh membantu gerakan perlawanan sipil menghadapi junta militer dalam kudeta bulan Februari 2021.

Di antara mereka yang dieksekusi adalah pegiat demokrasi Kyaw Min Yu, yang lebih dikenal dengan nama Jimmy, sertamantan politisi yang menjadi artis hip hop, Phyo Zeya Thaw, yang merupakan sekutu dekat dengan mantan pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan memiliki hubungan dekat dengan Australia.

BACA JUGA: Paus Minta Maaf kepada Masyarakat Adat Kanada atas Dosa Masa Lalu Gereja Katolik

Dua pria lain yang dieksekusi adalah Hla Myo Aung dan Aung Thura Zaw.

Media milik Pemerintah Myanmar melaporkan eksekusi pertama yang dilakukan dalam 30 tahun terakhir di negeri tersebut sudah dilaksanakan.

BACA JUGA: Peternak Australia Minta Pemerintahnya Berupaya Lebih untuk Cegah Masuknya Penyakit Mulut dan Kuku

"Hukuman itu sudah dilakukan," lapor media tersebut, namun tidak mengatakan kapan dan bagaimana metode eksekusi. Tapi diketahui pelaksanaan hukuman mati di Myanmar biasanya dilakukan dengan cara digantung.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan hari Selasa, Menlu Penny Wong mengatakan Australia menentang pelaksanaan hukuman mati dalam bentuk apa pun.

Dia juga menyerukan agar rejim di Myanmar menghentikan tindak kekerasan dan melepaskan semua tahanan yang dipenjarakan secara tidak adil.

"Australia terkejut dengan eksekusi empat pejuang pro-demokrasi di Myanmar dan mengutuk keras tindakan rejim militer Myanmar," katanya.

"Sanksi terhadap anggota rejim militer Myanmar sedang dipertimbangkan dengan serius.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam terhadap keluarga dan sanak famili mereka sudah meninggal sejak kudeta terjadi."

Ketua ASEAN saat ini, yaitu Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, mengeluarkan pernyataan pelaksanaan eksekusi mati yang dilakukan sepekan menjelang pertemuan para menteri ASEAN sebagai "hal yang sangat disesalkan".

PM Sen mengirimkan surat kepada pimpinan junta militer, Min Aung Hlaing, bulan lalu mendesak agar pelaksanaan hukuman mati tidak dilakukan.

Dia mengatakan ASEAN "sangat kecewa dan merasa terluka" dengan eksekusi yang menunjukkan "tidak adanya niat" untuk mendukung usaha perdamaian yang dilakukan ASEAN di negeri tersebut.

Menurut istri salah satu aktivis yang dieksekusi, Phyo Zeya Thaw, Thazin Nyunt Aung, anggota keluarga tidak diperbolehkan untuk mengambil jasad mereka yang dieksekusi. 

"Ini adalah pembunuhan dan jasad mereka disembunyikan," katanya.

"Mereka tidak menghormati baik warga Myanmar maupun masyarakat internasional."

Nilar Thein, istri Kyaw Min Yu, mengatakan ia tidak akan melakukan upacara pemakaman tanpa adanya jasad suaminya.

"Kita semua harus berani, bertekad keras dan kuat menghadapi segala ini," tulisnya di Facebook.

Keempat pria tersebut ditahan di penjara Insein di Yangon, di mana sanak keluarga mengunjungi mereka hari Jumat lalu, menurut keterangan saksi yang mengetahui masalah tersebut. Mereka mengatakan petugas penjara hanya mengizinkan satu orang sanak keluarga  berbicara dengan para tahanan lewat saluran video.

"Saya bertanya kepada mereka 'Mengapa kamu tidak memberitahu saya atau anak saya bahwa ini akan menjadi pertemuan terakhir,?'" kata Khin Win May,  ibu Phyo Zeya Thaw kepada BBC Seksi Birma.

Junta militer tidak memberikan informasi apa pun mengenai eksekusi dalam berita malam harian hari Senin. Kecaman internasional dan kemungkinan sanksi

Juru bicara junta militer Myanmar bulan lalu membela keputusan hukuman mati sebagai hal yang layak dilakukan dan mengatakan pelaksanaan hukuman mati juga dilakukan di banyak negara.

Namun pelaksanaan hukuman mati sudah mendatangkan banyak kecaman internasional.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dengan keras mengecam eksekusi tersebut dan menyerukan pembebasan segera terhadap seluruh tahanan yang ditangkap semena-mena tanpa alasan jelas.

"Termasuk Presiden Win Myint dan Penasehat Negara Aung San Suu Kyi," kata juru bicara PBB.

Amerika Serikat mengatakan akan bekerja sama dengan sekutu di kawasan untuk meminta pertanggungjawaban junta militer.

AS juga menyerukan dihentikannya kekerasan dan pembebasan tahanan politik.

"Amerika Serikat mengecam eksekusi yang dilakukan rejim militer Burma terhadap para pegiat demokrasi dan pemimpin yang dipilih warga," kata juru bicara Gedung Putih.

Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Amerika Serikat sedang mempertimbangkan sanksi tambahan terhadap junta militer dan semua opsi sedang dipertimbangkan.

Sementara itu Prancis juga mengecam eksekusi dan menyerukan dialog antar semua pihak. Sementara Menteri Luar Negeri Jepang mengatakan eksekusi hanya akan membuat Myanmar semakin terisolir.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mendesak semua pihak di Myanmar untuk menyelesaikan konflik dalam kerangka konstitusi yang ada.

Sejak kudeta terjadi bulan Februari 2021, Myanmar berada dalam suasana kacau setelah junta militer terlibat dalam konflik di berbagai wilayah dengan kelompok milisi yang baru terbentuk.

Asosiasi Tahanan Politik mengatakan lebih dari 2100 orang tewas oleh pasukan keamanan sejak kudeta terjadi, namun militer mengatakan jumlah tersebut terlalu dilebih-lebihkan.

Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News

BACA ARTIKEL LAINNYA... Malaysia Mengutuk Aksi Junta Myanmar, Kata-katanya Keras