Peraih Hadiah Nobel Perdamaian dan mantan presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta mendesak Australia untuk membatalkan proses hukum terhadap dua orang yang mengungkapkan operasi spionase Australia di ruang kabinet Timor Leste selama perundingan kesepakatan kerjasama bilateral eksplorasi minyak dan gas pada tahun 2004.
Seorang pengacara asal Canberra, Bernard Collaery, dan mantan agen intelijen, Saksi K, menghadapi tuntutan atas tuduhan melanggar Undang-Undang Dinas Intelijen, lima tahun pasca rincian operasi spionase tersebut terungkap di media.
BACA JUGA: Kamboja Siap Tampung Lebih Banyak Pengungsi Nauru
Jose Ramos-Horta menjabat sebagai menteri luar negeri Timor Leste saat perundingan minyak dan gas yang sensitif itu berlangsung pada tahun 2004 dan menjabat sebagai presiden untuk negara yang masih muda itu dari 2007 hingga 2012.
"Saksi K dan pengacara Bernard Collaery tidak melakukan tindakan pengkhianatan dalam situasi perang antara Australia dan China atau Australia dan Korea Utara," kata Ramos-Horta kepada ABC.
BACA JUGA: Tim Penyelidik Tidak Bisa Tentukan Penyebab Hilangnya MH370
"Itu adalah kasus kesadaran moral ... yang tidak berdampak pada keamanan nasional Australia.
"Saya katakan, mohon batalkan kasus ini dan biarkan [Saksi K dan Bernard Collaery] melanjutkan hidup mereka secara normal."
BACA JUGA: Kebanyakan Selfie Mematikan di Dunia Disebabkan Tenggelam
Ramos-Horta yakin Timor leste telah menciptakan sebuah preseden atas keputusannya membatalkan gugatan mereka terhadap Australia di Pengadilan Internasional PBB atas operasi spionase Australia di Dili.
"Kami sepakat untuk membatalkan kasus ini di Pengadilan Internasional, kasus spionase tersebut, dengan syarat negosiasi dimulai di perbatasan maritim," katanya.
"Australia setuju dengan itu, jadi saya pikir akan adil [juga jika Australia turut membatalkan penuntutannya saat ini]."
Sementara Jaksa Agung Christian Porter telah menyetujui penuntutan itu, akan sangat tidak biasa baginya untuk menarik persetujuan itu.
Christian Porter tidak tersedia untuk wawancara, tetapi pada konferensi media hari ini (30/7/2018) dia menegaskan kembali bahwa dia bertindak atas saran yang datang dari Direktur Penuntut Umum Persemakmuran. Photo: Andrew wilkie mengatakan kepada parlemen bahwa Pemerintah Federal Australia hendak menjadikan mantan personil intelejen Australia dan pengacaranya sebagai tahanan politik. (ABC)
"Saran dari Direktur Penuntutan Persemakmuran (DPP) yang saya terima adalah bijaksana, rinci. Itu sangat dipertimbangkan sebagai saran," kata Porter.
"Saya tidak dapat benar-benar menempatkannya lebih tinggi dari itu, daripada hanya mengatakan bahwa seorang pejabat independen dari pemerintah di Australia, tetapi karena saran itu dari DPP, yang bertindak di tingkat tertinggi memberikan masukan kepada saya.
"Masukan itu merekomendasikan dilakukannya penuntutan terhadap dua individu tersebut. Saya setuju dengan penuntutan itu. Selain mengatakan, sangat sedikit yang bisa saya masuki lebih jauh."
Jose Ramos-Horta tengah berada di Australia untuk meluncurkan buku kumpulan pidatonya.
Ketika dia kembali ke ibukota Timor Leste, Dili dia mengatakan dirinya berencana untuk merekomendasikan dua orang Australia tersebut dinominasikan dalam penghargaan Orde Timor-Leste - penghargaan yang sama yang diterima Gubernur Jenderal Peter Cosgrove setelah memimpin Misi Pemelihara Perdamaian Internasional pada tahun 1999.
"Saya membandingkan Saksi K dan Bernard Collaery dengan banyak teman Timor-Leste di Australia di Portugal, di AS, Jepang ... dimana Timor-Leste, sebagai negara, telah memberikan penghargaan di masa lalu melalui penganugerahan penghargaan tertinggi dari Presiden kami dan mereka dianggap di antara orang-orang yang berada di garis depan dalam perjuangan untuk keadilan. "
Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menlu Australia Kunjungi Timor Leste Pertama Dalam Lima Tahun Terakhir