Pemilik dua kewarganegaraan yang terlibat dengan kegiatan terorisme akan dicabut status warga negara Australianya dibawah kebijakan yang diumumkan Perdana Menteri Tony Abbott.  

Pemerintah Federal akan mensahkan UU pencabutan kewarganegaraan Australia ini dalam beberapa pekan mendatang, namun Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan Australia tidak bermaksud memberlakukan ketentuan yang sama bagi warga Australia yang hanya memiliki status kewarganegaraan tunggal.

BACA JUGA: Tetua Aborijin Berbagi Cerita di Peringatan Hari Maaf Nasional

UU baru ini akan diberlakukan bagi pemilik dua kewarganegaraan di Australia yang ikut berperang atau mendukung kelompok teroris didalam negeri maupun di luar negeri.

"Sebagaimana telah saya sinyalkan dalam pernyataan saya terkait keamanan nasional pada bulan Februari lalu, dalam beberapa pekan mendatang kami akan mengundang-undangkan aturan untuk mencabut kewarganegaraan warga Australia yang terlibat dalam terorisme," kata Tony Abbott  saat mengumumkan kebijakan ini Selasa sore (26/5).

BACA JUGA: Paduan Suara Afrika Selatan Suarakan HIV dan AIDS di Australia

Dibawah proposal ini, Kementerian Imigrasi akan diberikan kewenangan untuk mencabut kewarganegaraan warga Australia yang memiliki dua kewarganegaraan, tapi aturan ini akan menjadi subyek uji materi UU dan juga pengawasan dari Pengadilan Federal.

"Saya hendak menekankan kalau kami akan memastikan kami akan menggunakan aturan ini secara manusiawi, dan keputusan apapun yang diambil Menteri Imigrasi untuk melucuti kewarganegaraan Australia dari pemilik kewarganegaraan ganda akan menjadi subjek uji materi," tegas Abbott.

BACA JUGA: Aplikasi ini Bisa Kenali Spesies Katak dari Suaranya

Konfirmasi yang didapatkan ABC menyebutkan sempat terjadi perdebatan sengit di kabinet Abbott terkait usulan agar kebijakan ini juga diberlakukan bagi warga yang tidak memiliki kewarganegaraan lain kecuali Australia saja.

Abbott dan Menteri Imigrasi, Peter Dutton yang digambarkan sebagai "gung ho" karena gagasan Dutton diberikan kewenangan untuk melucuti kewarganegaraan seseorang yang diduga menjadi teroris.

Ketika mengumumkan perubahan ini, Abbott tidak menampik memang telah terjadi perdebatan didalam kabinetnya.

Keprihatinan yang diungkapkan sejumlah menteri ini antara lain proposal kebijakan ini tidak memiliki proses pelucutan yang cukup untuk mencabut hak warga yang sangat penting seperti itu.

Ketika ditanya mengenai hal ini, Abbott mengatakan dirinya terbuka terhadap semua mekanisme yang konsisten dengan masyarakat yang bebas, adil dan toleran yang akan membantu pemerintahan ini mampu menjaga warga Australia seaman mungkin yang dapat kita upayakan"."Jadi Saya pasti terbuka, tapi pada tahap ini, saya tidak mengusung niat tertentu saja dari pemerintah," katanya. Abbott mengatakan gagasan ini tampaknya akan dipertimbangkan dalam diskusi makalah aturan ini yang diselenggarakan hari ini namun Abbott menegaskan kalau itu bukan bagian dari rencana jangka dekat pemerintah. Sementara anggota parlemen Veteran dari Partai Liberal, Philip Ruddock dan senator Concetta Fierravante-Wells telah ditunjuk untuk memimpin sebuah diskusi nasional tentang kewajiban warga negara Australia.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bergulir Wacana Voting Legalisasi Pernikahan Sejenis di Parlemen Australia