jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) I Ketut Diarmita bertemu Direktur Jenderal Peternakan Republic Demokrate of Timor Leste (RDTL), Joanita Dakosta Jong 18 Desember lalu di Jakarta.
Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Timor Leste Estanislau A da Silva yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Pertanian.
BACA JUGA: 3 Tahun Jadi Menteri, Amran Kirim 50 Mafia Pangan ke Bui
Pertemuan itu dimanfaatkan untuk membahas peluang ekspor unggas dan produknya dari Indonesia ke negara Timor Leste.
Diarmita menyampaikan, Indonesia saat ini sudah swasembada daging ayam, telur dan DOC, bahkan surplus produksinya, sehingga siap untuk memenuhi kebutuhan pasar di negara tetangga, seperti Timor Leste.
BACA JUGA: Terlibat Mafia Pangan, Beberapa Pegawai Kementan Dimutasi
"Dalam memenuhi kebutuhan Timor Leste, Indonesia mampu bersaing dengan negara lainnya," papar Diarmita.
Dia juga meyakinkan, ayam hidup yang akan di ekspor dari Indonesia adalah berasal dari peternakan (unit usaha) yang telah menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare).
BACA JUGA: Kementan akan Setop Impor Beras dari Jepang
Termasuk telah mendapatkan sertifikat kompartemen bebas penyakit AI (Avian Influenza) dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
“Demikian pula Untuk produk unggas yang akan diekspor juga telah mendapatkan dukungan jaminan kemanan pangan berupa Sertifikat Veteriner yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan," imbuh Diarmita.
Timor Leste memahami sistem kompartementalisasi yang diterapkan oleh Indonesia dan sepakat untuk segera melakukan risk assessment (on site audit) pada unit usaha yang menghasilkan produk unggas.
Komoditas unggas yang akan dinilai yaitu untuk anak ayam DOC dan produk olahan berupa daging karkas atau produk olahan lainnya.
Timor Leste akan melakukan Import Risk Analysis (IRA) ke farm, unit pengolahan daging di Serang, farm dan unit pengolahan daging ayam di Surabaya dan DOC (Day Old Chicken) FS (Final Stock) di Kupang pada minggu ke 3 Januari 2018.
Untuk tahap awal Timor Leste akan fokus pada unit usaha Charoen Phokphand Indonesia (CPI).
Pelaksanaan audit akan dilakukan secara Government to Government (G to G).
"Ditjen PKH akan menyiapkan unit usaha sesuai yang dipersyaratkan oleh pihak RDTL”, kata Diarmita.
“Hasil audit ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk harmonisasi peraturan di RDTL, sehingga akan membuka importasi unggas dan produk unggas dari negara Indonesia”, ungkapnya.
Dia menyampaikan, dalam rangka pengembangan border market terkait dengan aspek kesehatan hewan, pihak Indonesia menyambut baik keinginan RDTL untuk rencana pelaksanaan joint surveillance terhadap penyakit hewan tertentu di RDTL.
Khususnya di daerah cross border. “Ditjen PKH akan mengkordinasikan dengan BBVet Denpasar untuk pelaksanaan join surveillance penyakit hewan dengan Timor Leste," imbuhnya.
Menurut Diarmita, Technical Agreement (TA) yang telah disusun oleh Indonesia dan Timor Leste, pada prinspinya telah disepakati kedua belah pihak.
Namun, penandatanganannya akan dilakukan setelah ada penambahan aspek kerjasama joint surveillance di dalam naskah Technical Agreement (TA) dan Tim audit Timor Leste melakukan tinjauan ke lokasi farm dan unit pengolahan daging ayam.
“Rencana pelaksanaan penandatanganan naskah TA akan dilakukan setelah pelaksanaan Audit Risk Analysis yang akan dilakukan oleh pihak RDTL ke Indonesia," pungkas Diarmita. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pasokan Cukup, Harga Stabil
Redaktur & Reporter : Natalia