Ayo Potong Gaji Pertama 20%!

JAKARTA - Bukan Amien Rais kalau tidak melontarkan ide menggelitikMantan Ketua MPR itu mengusulkan agar anggota dewan terpilih yang baru saja dilantik itu menyumbangkan 20% gaji pertamanya untuk korban Gempa di Sumatera Barat."Memang, kejadian di Padang merupakan musibah bencana alam yang menimbulkan kepedihan

BACA JUGA: PKS Sumbang Ratusan Juta

Sebagai anak bangsa, alangkah baiknya ada komitmen untuk memotong 20% gaji pertama untuk disumbangkan kepada korban bencana gempa," kata Amien kepada wartawan seusai mendampingi pelantikan putranya Ahmad Mumtaz Rais di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (1/10).

Menurut Amien, jika usulannya direspon anggota DPR terpilih, maka upaya ini bisa sedikit menghapus citra DPR yang selama ini dianggap kurang peka terhadap persoalan di sekelilingnya"Jika usulan saya ini dilaksanakan, saya yakin bisa mengangkat citra DPR

BACA JUGA: Bulog Pasok 15 ribu Ton Beras ke Sumbar

Tetapi, jika tidak digubris sama sekali, itu namanya kelewatan," tegas Amien.

Ternyata, usulan Amien memang tidak serta merta direspon anggota dewan lainnyaHanya putranya Ahamd Mumtaz Rais, putra Amien yang kini menjadi anggota Fraksi PAN di DPR mengamini ide Amien

BACA JUGA: Pemerintah Cairkan Rp100 M

"Sebagai imam politik, saya siap melaksanakan itu," ujar Ahmad Mumtaz mantabTetapi, bagaimana ketika ide Amien Rais dikonfrontasikan ke anggota dewan yang lainnya? 

Anggota DPR dari PDI Gayus Lumbuun justru balik mempertanyakan pemotongan itu seperti apa? "Apa setiap ada bencana gempa terus gaji kita dipotong 20% atau bagaimana," kata Gayus diplomatisGayus mengaku tidak menampik untuk memberikan sumbangannya kepada korban bencana dimana pun"Tetapi, besarannya kan tidak harus ditentukan," ujarnyaPartainya PDIP, kata Gayus, juga sudah berinisitif untuk mengumpulkan sumbangan bagi korban bencana Gempa di Sumbar"Tetapi, besarannya tidak ditentukan.Yang pasti, yang kaya akan menyumbang lebih banyak dari pada yang miskin," katanya sembari meninggalkan wartawan.(*/aj)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Jangan Manipulasi Biaya Hotel