jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendukung Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengambilalih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita.
Azis menilai hal itu merupakan langkah strategis yang diharapkan berdampak positif dalam pengelolaan aset negara.
BACA JUGA: Sejak Tahun Lalu, KPK Sudah Intai TMII yang Dikelola Keluarga Soeharto
"Pengambilalihan ini lantaran ada rekomendasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Artinya, sudah ada catatan, ada petunjuk agar dilakukan optimalisasi aset. Ini juga utuk kepentingan yang lebih besar terutama dalam sisi pengelolaan aset negara," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya, Kamis (8/4).
Pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan itu menjelaskan bahwa dasar pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita selama ini berlandasakan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 51 tahun 1977.
BACA JUGA: Pemerintah Mengambil Alih Pengelolaan TMII dari Keluarga Soeharto, Begini Reaksi Sekjen PDIP
"Saya sendiri dan mungkin rekan-rekan yang ada di DPR tidak mengetahui, berapa sebenarnya hasil yang didapat dari pengelolaan TMII,” jelasnya.
Dia menambahkan kalaupun memang bias dan berpotensi menimbulkan kerugian negara, maka wajar apabila pemerintah mengambilalih.
BACA JUGA: Janji Mensesneg Pada Karyawan TMII Saat Peralihan Pengelolaan
“Terlebih itu adalah aset negara," ungkap mantan ketua Komisi III DPR RI ini.
Wakil ketua umum Partai Golkar ini pun meminta Menteri Sekretaris Negara Pratikno khususnya pemerintah atau lembaga terkait tidak berhenti dalam mengevaluasi aset-aset lain yang tidak optimal.
"Ya inventarisasi saja satu per satu," tegasnya.
Dia menyarankan pemerintah mencermati dengan seksama aset-aset milik negara tersebut.
Azis menegaskan bahwa bila ada yang mubazir dan tidak optimal maka pemerintah harus ambil alih.
"Selagi ini berdampak positif bagi negara dan kesejahteraan masyarakat, DPR akan mendukung penuh," kata Azis.
Menurut dia, beberapa aset yang harus dicermati manfaat dan hasil yang didapat yakni pengelolaan Kompleks Kemayoran dan Gelora Bung Karno, Jakarta.
Dia mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu pernah mengulas masalah ini bahwa beberapa kendala terkait status, dan kompleksnya permasalahan.
“Kami berharap ini dapat diurai. Sehingga ada manfaat yang lebih besar jika ini ditarik dan dikelola oleh negara," ungkap Azis Syamsuddin. (*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy