KUALA LUMPUR - Krisis politik di Malaysia terus memanasPerdana Menteri Abdullah Badawi menuduh pihak oposisi telah menghina kerajaan
BACA JUGA: Inggris Diminta Revisi Larangan Donor Organ
Penghinaan itu dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi.Persetruan tersebut berawal ketika majelis negara bagian Perak menolak kehadiran Kepala Menteri Zambry Abdul Kadir dan kabinetnya yang diutus langsung oleh raja negara bagian Perak (sultan)
BACA JUGA: Ulur Perdamaian, Israel Bahas Gilad Shalit
Penolakan tersebut sengeja dilakukan juru bicara majelis negara bagian Perak V Sivakumar
BACA JUGA: Intel Filipina Tangkap Buron Teroris Nomor Wahid
Keputusan itu diambil setelah tiga wakil rakyat dari pihak oposisi dianggap merusak dan mengubah pakem aturan tentang pembagian kekuasaan di majelis setempat"Zamhry dan kabinetnya diutus secara resmi oleh SultanMereka bisa dianggap tidak menghormati perintah sultan,’’ ujar Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi seperti dikutip Associated PressDia kemudian meminta agar perwakilan Barnas di Perak melaporkan pihak Sivakumar ke polisi.
Dalam konstitusi Malaysia semua tindakan yang memancing kemarahan, penghinaan, dan ketidaksetiaan terhadap aturan negara, bisa dianggap pelanggaran hukuAncaman hukumannya maksimal tiga tahun penjara. Namun hingga saat ini belum ada kasus yang sampai menjebloskan seseorang ke penjara karena menghina kerajaan.
Namun pihak oposisi mempunyai argumen sendiri atas tindakannya tersebutSivakumar menegaskan bahwa raja telah melanggar konstitusi dengan menunjuk ZambryKarena penunjukkan tersebut tidak atas persetujuan majelis negara bagian Perak’’Saya putuskan untuk melarang Dr Zambry menghadiri rapat majelis selama 18 bulanSementara enam anggota kabinetnya setahun(dilarang menghadiri rapat),"
tegas Sivakumar.
Sivakumar menyatakan Zambry dan kabinetnya telah melawan aturan majelis dengan melanggar kontitusi’’Selama itu pula, kontrol penuh ada di tangan Aliansi Kerakyatan,’’ tandasnya.
Melawan keputusan raja Malaysia sama saja menghadapi risiko hukum terberatKedudukan sultan di Malaysia sangat dihormati oleh mayoritas masyarakatKarenanya, perintah sultan tidak boleh dibantahApalagi oleh warga non melayuSivakumar sendiri berasal dari minoritas etnis IndiaBadawi mengatakan, solusi terbaik adalah melakukan pemilu ulang dan mengembalikan kekuasaan atas negara bagian Perak kepada Barnas
Konflik anta relit di Malaysia terus menciptakan ketidakstabilan politik di negeri jiran tersebutPenyebabnya adalah kekalahan koalisi Barnas di sejumlah negara bagian pada Pemilu Maret 2008Koalisi pendukung pemerintah kalah di lima negara bagian, termasuk PerakSelain itu tradisi bahwa Barnas selalu menguasai dua pertiga kursi di parlemen juga berhasil dipatahkan oleh pihak koalisi(cak/ami)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kerajaan Bisnis Donald Trump Bangkrut
Redaktur : Tim Redaksi