jpnn.com - JAKARTA - Angkatan pertama sekolah partai PDI Perjuangan berjumlah 137 calon kepala daerah, yang berasal dari 25 provinsi dan 99 kabupaten/kota. Mereka akan ditempa dengan beragam materi agar siap untuk maju dalam pilkada serentak, Desember 2015 mendatang.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Andreas Hugo Pareira mengatakan, di sekolah partai tersebut juga mendalami sejumlah materi pokok seperti bagaimana menciptakan pemerintahan daerah yang efektif dan bebas dari korupsi.
BACA JUGA: Menteri Rini Sudah Pasrah
“Secara khusus dibahas bagaimana rancangan politik anggaran yang bebas korupsi dan secara efektif memperjuangkan kepentingan rakyat dengan memprioritaskan belanja publik jauh lebih besar daripada belanja aparatur. Materi ini dibawakan oleh salah seorang guru besar dari Universitas Gadjah Mada,” kata Andreas, Selasa (30/6).
Dia menjelaskan, materi pemberantasan korupsi sebenarnya sudah dimulai sejak sambutan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri saat membuka Sekolah Partai PDI Perjuangan, Minggu (28/6) lalu.
BACA JUGA: Mega Perintahkan Kadernya Kawal Fit and Proper Test Bang Yos
Hal ini diperkuat lagi dengan narasumber ataupun pemberi materi seperti Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah) yang membuat kerjasama dengan KPK, kemudian Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) yang memiliki tagline antikorupsi, serta politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari yang akan memberikan materi khusus pemerintahan antikorupsi.
Andreas menambahkan aspek-aspek pencegahan korupsi juga dibahas, dengan cara yang bersifat produktif misalnya memberikan insentif beasiswa, atau promosi bagi pegawai negeri sipil yang terbukti jujur dan berprestasi. Juga dibahas bagaimana cara-cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteran rakyat, termasuk aparatur pemerintahan, melalui gerakan antikorupsi.
BACA JUGA: Kementerian DPDTT Gandeng OJK Demi Kemajuan Desa
“Dengan sekolah partai tersebut maka para calon kepala daerah yang dilatih akan memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” ujar Andreas.
Atas inisiatif PDI Perjuangan ini, Senin (29/6), Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan apresiasi terhadap sekolah partai. Namun, ICW mengimbau agar materi antikorupsi juga masuk dalam kurikulum sekolah tersebut.
"Kami minta materi antikorupsi dimasukan dalam kurikulumnya," kata peneliti hukum ICW Donal Fariz di Jakarta.
Donal berharap sekolah kepala daerah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dapat menjadi contoh partai lain. Ia menilai selama ini partai tidak memberikan pendidikan kepada kadernya terutama saat pilkada berlangsung. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penipuan SK NIP CPNS Marak, BKN Minta Masyarakat Waspada
Redaktur : Tim Redaksi