"Penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2013 haru memperhitungkan optimalisasi seluruh instrumen baik belanja pusat, dana transfer daerah, dana perbankan, invasti swasta, dan sumber dana lainnya untuk mewujudkan pembangunan nasional," ujar Marzuki di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis malam (16/8).
Selain itu, kata Marzuki, RAPBN 2013 harus memberikan pemihakan pada daerah yang relatif tertinggal dan rentan terhadap gejolak perekonomian nasional dan global. Dampak yang dirasakan setiap daerah berbeda sesuai dengan struktur ekonomi, daya tahan dan kapasitas fiskal setiap daerah. Oleh karena itu DPR mengingatkan pemerintah bahwa pengajuan RAPBN 2013 perlu dilengkapi dengan skenario dampak perubahan ekonomi makro terhadap daerah.
"DPR dorong pemerintak menyampaikan perkiraan perincian dampak pelambatan ekonomi nasional pada ekonomi daerah, terutama dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan di setiap provinsi," paparnya.
Catatan penting berikutnya, tutur legislator Demokrat itu, adalah penurunan asumsi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah kata dia, juga perlu mengimbanginya dengan upaya penajaman kebijakan dan program pembangunan untuk menjaga momentum percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
"Catatan terakhir, pemerintah harus cepat menanggulangi berbagai hambatan dalam pengelolaan dana transfer daerah yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan penyerapan belanja daerah. Harus ada kebijakan yang tepat dan terukur," tegas Marzuki. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Ingatkan Penegak Hukum Tak Lagi Berebutan Kasus
Redaktur : Tim Redaksi