MATARAM - Imbauan Wakil Ketua DPRD NTB HL Moch. Syamsir agar pihak-pihak di DPRD NTB tidak lagi memperpanjang polemik tidak mempan. Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB kembali melakukan aksi walkout dalam sidang paripurna dewan penetapan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif yang digelar di ruang sidang paripurna, Kamis (9/2).
Aksi walkout ini merupakan kali ketiga dalam setiap sidang paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD NTB HL Sujirman. Aksi walkout juga dilakukan dalam sidang paripurna yang digelar tiga hari yang lalu. Tidak satupun anggota Fraksi PDI Perjuangan yang hadir dalam sidang ini. Anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRD NTB Ruslan Turmuzi yang awalnya akan menjadi juru bicara dalam pandangan resmi Banleg mengurungkan niatnya sebagai juru bicara dan memilih keluar dari ruang sidang.
Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Abdul Khalik Iskandar alias Mamik Alek menyayangkan berlanjutnya kisruh internal dewan ini. Seharusnya, persoalan ini diselesaikan dengan jalur kekeluargaan dengan bermusyawarah dan duduk bersama. ‘’Jangan sampai justru polemik ini mengganggu kinerja dewan,’’ tandasnya.
Secara pribadi, Alek mengaku tidak melihat ada persoalan di internal dewan, sebab di luar sidang paripurna, hubungan antara seluruh anggota dewan dan pimpinan dewan tidak ada masalah, bahkan terlihat akrab. Sehingga apa yang dikira publik melihat ada gejolak hebat di dewan tentu keliru. Tapi ketika ada sidang paripurna ada fraksi yang walkout. ‘’Saya orang Partai Demokrat tidak bisa ikut camput jika ini soal internal partai masing-masing. Tapi alangkah baiknya jika diselesakan dengan duduk bersama. Jangan sampai berlarut-larut,’’ harap mantan ketua DPD PD NTB ini.
Sementara itu, terkait sikap PDI Perjuangan yang terus mendesak Badan Kehormatan (BK) mengeluarkan keputusan terkait sikap mosi tidak percaya kepada pimpinan dewan, Ketua BK DPRD NTB Moh. Amin menegaskan, BK akan menyikapi persoalan dan segera menggelar pertemuan lanjutan. BK akan mengambil sikap arif dan bijaksana terkait kisruh internal ini.
Dikatakan Amin, awalnya BK berkeyakinan persoalan ini akan selesai dengan sendirinya secara alami. Sehingga persoalan ini sengaja dibiarkan mengalir dalam upaya menjaga stabilitas di internal dewan. Namun, apa yang terjadi berbeda dengan apa yang diharapkan. ‘’Kita akan urun rembug bersama agar persoalan ini selesai,’’ tandasnya.(mni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... E-KTP Warga Kota Capai 50 Persen
Redaktur : Tim Redaksi