Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Mahsun menjelaskan, antardaerah memiliki dialek yang berbeda, sehingga sulit ditentukan variasi lokal yang akan dipakai sebagai pengantar pendidikan oleh guru. Belum lagi menerjemahkan bahan pelajaran ke dalam bahasa lokal itu.
“Yang digunakan itu bahasa varian bahasa ibu setempat bukan bahasa standar. Saya menolak bahasa ibu sebagai bahasa pengantar pendidikan,” terang Mahsun kepada wartawan di Kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Jumat (31/8).
Menurutnya, bahasa ibu bukanlah bahasa daerah. Konsep bahasa daerah itu dianggap menyesatkan karena di suatu daerah administratif bisa jadi ada banyak bahasa. Dia mencontohkan, di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada 11 bahasa dan di Kabupaten Sumbawa ada lima bahasa. “Yang disebut bahasa ibu itu variasi lokal bisa (berupa) dialek, subdialek, atau bahasa itu sendiri,” katanya.
Dengan situasi heterogenitas yang begitu komplek, lanjut Mahsun, kemudian anak yang sekolah sangat heterogen, terutama di perkotaan, sehingga tidak mungkin menggunakan bahasa ibu sebagai pengantar pendidikan.
“Belum lagi, menerjemahkan istilah-istilah teknis keilmuan ke dalam bahasa lokal. Misalnya, kata ‘menambahkan’ ada terjemahan dalam bahasa Sasak, tetapi kata ‘kurung kurawal’ belum ada,” imbuhnya.
Namun begitu, ia pun menyarankan untuk memelihara bahasa lokal karena warisan budaya dan ada sistem budaya serta sistem nilai yang terekam dalam bahasa itu. “Tetapi jangan sampai dalam ke-Indonesiaan kita ini lebih tertonjolkan persoalan heterogenitas atau keberagaman itu,” tukasnya. (cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran BOSM Masih Terhambat
Redaktur : Tim Redaksi