jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR RI Bambang Sadono menyambut baik acara debat Konstitusi MPR yang bertujuan untuk memotivasi para calon penegak hukum agar mereka mempunyai lebih banyak referensi ketatanegaraan.
Bambang Sadono menyampaikan hal itu saat penyelenggaraan Debat Konstitusi MPR putaran terakhir di Bali, Sabtu (27/4/2019).
BACA JUGA: Memasyarakatkan Empat Pilar via Pertunjukan Wayang
Debat tersebut mengangkat beberapa tema yakni Titik Berat Pelaksanaan Otonomi Daerah di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai Wilayah Administratif. Selain itu, calon presiden dan calon wakil presiden independen dalam Pemilu; Sistem Proporsional Tertutup dalam Pemilu Legislatif; Penghapusan Ketentuan Tertutup Pembatasan Masa Jabatan Wakil Presiden; Penegasan keanggotaan DPD RI harus berasal dari non-anggota partai politik; dan Penghapusan ketentuan Parliamentary Threshold.
Debat ini diikuti oleh empat perguruan tinggi di Denpasar Bali yakni Universitas Udayana, Universitas Mahendradata, Universitas Mahasaraswati dan Universitas Pendidikan Ganesha.
BACA JUGA: Pesan Sesjen MPR Kepada Para Pengurus Korpri Baru
Bertindak sebagai dewan juri dalam kegiatan ini adalah Pimpinan dan Anggota Badan Kajian MPR Dr. Delis Jukarson Hehi, Martin Hutabarat, Prof. Hendrawan Supratikno, Bambang Sadono dsn Prof. Farouk Muhammad.
Puncak acara Debat Konstitusi MPR akan dilaksanakan bertepatan pada peringatan hari ulang tahun MPR pada bulan Agustus 2019 mendatang, jelas Yana Indrawan Kepala Biro Kajian MPR RI di sela acara.
BACA JUGA: Jangan Grasah - Grusuh Wacanakan Pemisahan Pemilu Serentak
Yana menambahkan, kedalaman sangat penting ketika masing-masing tim tidak hanya mengungkap permukaan.
“Konsistensi juga diperlukan,” tambahnya.
“Sampaikan gagasan-gagasan baru dan signifikan. Keluasan juga diperlukan oleh masing-masing peserta debat,” kata Yana.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mahyudin: Pemilu 2019 Berjalan Baik
Redaktur : Tim Redaksi