JAKARTA - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, ongkos politik yang dibutuhkan para calon anggota legislatif (caleg) agar bisa terpilih dalam pemilu legislatif itu tidak murah. Penyebabnya, kata Bambang, persaingan internal dan eksternal partai serta masa kampanye yang jauh lebih panjang dibandingkan pemilu 2009 silam, akan memaksa para caleg merogoh kocek lebih dalam lagi.
Menurut Bambang, dalam sistem demokrasi pemilihan langsung tidak ada caleg bisa terpilih dengan modal dengkul saja. Selain modal ekonomi untuk kebutuhan alat peraga dan operasional tim sukses, juga dibutuhkan modal sosial dan modal politik.
"Pemilihan langsung seperti sekarang ini, caleg harus benar-benar serius, dibutuhkan dana paling sedikit Rp1 miliar. Kecuali kalau hanya iseng-iseng berhadiah," ujar Bambang kepada wartawan, Selasa (23/4).
Disebutkan, para caleg harus mengeluarkan biaya untuk akomodasi ke daerah pemilihan (dapil) seperti transportasi dan penginapan. Sebelum penyusunan daftar caleg sementara (DCS) hingga bulan Desember 2013, para caleg minimal dua kali dalam satu bulan pergi ke dapil. Bahkan para caleg harus lebih intensif pergi ke dapil saat menjelang pemilu 2014. "Biasanya caleg sudah menetap sekurangnya 3 bulan sebelum pemilu," ucap Bambang.
Para caleg sambung dia, juga mengeluarkan biaya kampanye untuk logistik atau atribut berupa kaos, spanduk, kalender, umbul-umbul, baliho, iklan di media lokal, alat peraga berupa kartu suara, lomba kesenian, lomba olahraga dan lain sebagainya.
Selain itu, kata Bambang, para caleg juga harus mengeluarkan biaya bantuan sosial seperti perbaikan musala, masjid, gereja, jalan desa dan lain-lain. Mereka juga mengeluarkan biaya pengumpulan massa pada putaran terakhir masa kampanye.
Anggota Komisi III DPR tersebut mengatakan para caleg mengeluarkan dana untuk biaya saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS) yang biasanya berkisar dari Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per orang. "Bayangkan di setiap dapil biasanya ada 5.000 sampai 10.000 TPS," kata dia. (gil/jpnn)
Menurut Bambang, dalam sistem demokrasi pemilihan langsung tidak ada caleg bisa terpilih dengan modal dengkul saja. Selain modal ekonomi untuk kebutuhan alat peraga dan operasional tim sukses, juga dibutuhkan modal sosial dan modal politik.
"Pemilihan langsung seperti sekarang ini, caleg harus benar-benar serius, dibutuhkan dana paling sedikit Rp1 miliar. Kecuali kalau hanya iseng-iseng berhadiah," ujar Bambang kepada wartawan, Selasa (23/4).
Disebutkan, para caleg harus mengeluarkan biaya untuk akomodasi ke daerah pemilihan (dapil) seperti transportasi dan penginapan. Sebelum penyusunan daftar caleg sementara (DCS) hingga bulan Desember 2013, para caleg minimal dua kali dalam satu bulan pergi ke dapil. Bahkan para caleg harus lebih intensif pergi ke dapil saat menjelang pemilu 2014. "Biasanya caleg sudah menetap sekurangnya 3 bulan sebelum pemilu," ucap Bambang.
Para caleg sambung dia, juga mengeluarkan biaya kampanye untuk logistik atau atribut berupa kaos, spanduk, kalender, umbul-umbul, baliho, iklan di media lokal, alat peraga berupa kartu suara, lomba kesenian, lomba olahraga dan lain sebagainya.
Selain itu, kata Bambang, para caleg juga harus mengeluarkan biaya bantuan sosial seperti perbaikan musala, masjid, gereja, jalan desa dan lain-lain. Mereka juga mengeluarkan biaya pengumpulan massa pada putaran terakhir masa kampanye.
Anggota Komisi III DPR tersebut mengatakan para caleg mengeluarkan dana untuk biaya saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS) yang biasanya berkisar dari Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per orang. "Bayangkan di setiap dapil biasanya ada 5.000 sampai 10.000 TPS," kata dia. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasasi Ditolak MA, Mendagri Harus Revisi SK Pelantikan Bupati Kobar
Redaktur : Tim Redaksi