Bamsoet Ajak Kader KAMMI Mengatasi Tantangan Kebangsaan

Minggu, 04 Oktober 2020 – 18:59 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada kader KAMMI secara daring dari Jakarta, Minggu (4/10). Foto Humas MPR RI.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan pergantian kepemimpinan dalam sebuah organisasi adalah sebuah keniscayaan, sebagai bagian dari siklus tumbuh kembang organisasi yang sehat dan menjadi tradisi yang akan terus berulang secara periodik.

Yang terpenting, katanya, suksesi kepemimpinan tersebut harus dibarengi dengan lahirnya gagasan baru yang visioner, dan mempunyai muatan nilai tambah yang optimal bagi organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Tolak RUU Cipta Kerja Karena Tak Berpihak pada Rakyat

"Selain tantangan internal dalam mengembangkan organisasi, ada juga berbagai tantangan eksternal yang hadir dari berbagai penjuru. Saat ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan kebangsaan," kata Bamsoet saat melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada Kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara daring dari Jakarta, Minggu (4/10).

Di antara tantangan kebangsaan itu, lanjut Bamsoet, melemahnya toleransi dalam keberagaman, demoralisasi generasi muda bangsa, memudarnya identitas dan karakteristik bangsa, kesenjangan sosial-ekonomi hingga persoalan ancaman kedaulatan negara di tengah cengkeraman hegemoni ekonomi politik dunia.

BACA JUGA: 14 Dari Puluhan Warga yang Hilang Misterius di Hutan Agam Ditemukan, Sisanya?

Politikus kelahiran Jakarta, 10 September, 1962 ini menuturkan bahwa melemahnya rasa toleransi dalam keberagaman dapat dirujuk pada data SETARA Institut yang mencatat terjadinya 846 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2019. Artinya, kata dia, rata-rata setiap satu bulan terjadi 14 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama.

Contoh lain adalah penyalahgunaan politik identitas dalam kontestasi politik, sehingga menyebabkan polarisasi masyarakat pada dua kutub yang berseberangan, baik sebelum, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu.

BACA JUGA: Bupati Karolin Sampai Memohon ke Gubernur demi Warganya

"Sementara demoralisasi generasi muda bangsa merupakan salah satu tantangan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan," lanjut mantan ketua DPR ini.

Sebagai gambaran, dia menyitir laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020. Dari 3.602 pelaku kekerasan seksual pada ranah komunitas 2.257 (atau sebesar 62,7 persen) di antaranya dilakukan oleh kelompok usia 19 sampai dengan 40 tahun.

"Kelompok usia ini juga mendominasi angka pelaku kekerasan seksual pada ranah privat atau rumah tangga, yaitu sebanyak 6.791 orang dari total 11.105 pelaku, atau sekitar 61,2 persen," katanya menguraikan.

Contoh lain yang disampaikan kepala Badan Bela Negara FKPPI ini adalah hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesi (LIPI) yang dirilis Juni 2019, terdapat 2,3 juta pelajar dan mahasiswa yang pernah mengonsumsi narkotika.
Mengingat generasi muda pada rentang usia 15 – 35 tahun adalah kelompok usia yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba, katanya, kemungkinan jumlahnya saat ini telah melebihi angka 2,3 juta jiwa.

Selain itu, memudarnya identitas dan karakteristik bangsa telah menjadi fenomena seiring laju perkembangan dan dinamika zaman. Identitas nasional sebagai manifestasi nilai-nilai luhur budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan kebangsaan seakan mulai tergerus oleh budaya asing yang masuk melalui derasnya arus globalisasi.

"Gaya hidup hedonis, individualis, egois, dan pragmatis, mulai menggeser nilai budaya dan kearifan lokal kita," tukas Bamsoet.

Wakil ketua umum Pemuda Pancasila ini juga menjelaskan, pada beberapa kasus, terkikisnya nilai-nilai kearifan lokal telah mengusik nurani. Misalnya ketika menyaksikan seorang anak tega memenjarakan orang tua kandungnya karena persoalan harta. Atau, seorang nenek miskin harus berhadapan dengan polisi ketika mencuri tiga buah pepaya untuk mengisi perut kosongnya.

Selain itu, masih adanya kesenjangan sosial-ekonomi dapat kita rujuk dari angka ketimpangan distribusi pendapatan atau dikenal dengan rasio gini. Merujuk data BPS Maret 2020, rasio gini berada di angka 0,381, atau meningkat 0,001 poin jika dibandingkan September 2019 sebesar 0,380. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, target rasio gini sebesar 0,36, sehingga pencapaian saat ini masih tertinggal selisih 0,02 poin.

"Gambaran nyata mengenai kesenjangan sosial ekonomi juga terlihat dari laporan Global Wealth Report 2018 yang mencatat bahwa 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3 persen dari total kekayaan penduduk Indonesia," jelas suami Lenny Sri Mulyani ini.

Tantangan selanjutnya yaitu berupa ancaman kedaulatan negara di tengah cengkeraman hegemoni ekonomi-politik dunia. Harus disadari bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia adalah negara yang kaya potensi sumber daya laut.

Merujuk data badan pangan dunia (Food and Agricultural Organization/FAO), potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Letak geografis Indonesia pun pada posisi strategis di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia), di mana lebih dari 80 persen perdagangan dunia dilaksanakan melalui laut, dan 40 persen di antaranya melalui perairan Indonesia.

"Dengan kekayaan alam yang melimpah dan posisi geografis yang strategis tersebut, menempatkan kita sebagai 'center of gravity' dan sekaligus menjadikan kita dalam posisi rapuh terhadap pengaruh dan infiltrasi asing," tutur Waketum KADIN Indonesia ini.

Bamsoet menekankan, kondisi tersebut tidak saja harus disikapi dengan memperkuat kekuatan militer dan persenjataan, atau membangun benteng-benteng pertahanan fisik yang memagari wilayah Nusantara. Melainkan juga dengan membangun benteng ideologi.

Setiap warga negara yang tinggal di setiap wilayah Nusantara harus merasa menjadi bagian dari NKRI. Pemerataan dan distribusi kesejahteraan harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan.

"Paradigma dalam memandang wilayah perbatasan harus diubah, bukan lagi sebagai wilayah 'terluar', tetapi wilayah 'terdepan'. Semangat nasionalisme tidak hanya dibangun melalui slogan, melainkan diimplementasikan dalam tindakan nyata," pungkas Bamsoet.(jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler