jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya juga mendapat stabilo kuning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran mantan Gubernur DKI Jakarta itu banyak dilaporkan terindikasi kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Hal ini dikatakan politikus yang akrab disapa Bamsoet itu menanggapi penundaan pengumuman kabinet bentukan Presiden Jokowi, yang salah satunya disebabkan adanya rekomendasi dari KPK, yang memberikan red notice terhadap 8 nama calon menteri Jokowi.
BACA JUGA: PPATK Ikut Telusuri Rekening Anak Calon Menteri Jokowi-JK
"Kalau mau jujur, Jokowi juga daapt stabilo kuning (KPK) karena laporannya banyak, ada di kejaksaan, DPR, ada juga diserahkan ke KPK. Celakanya kan yang meminta (rekomendasi) Jokowi, jadi KPK tidak bisa berikan penilaian," celetuk Bamsoet di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/10).
Bamsoet sendiri menilai penundaan pengumuman kabinet Jokowi di Tanjung Priok, Jakarta Utata, tadi malam merugikan banyak pihak, terutama para buruh dan pengusaha. Sebab, demi persiapan pengumuman kabinet Jokowi, lokasi harus disterilkan.
BACA JUGA: Jokowi Harusnya Sudah Bekerja, Bukan Bikin Drama Politik
"Penundaan rugikan banyak orang, rugikan pengusaha, buruh. Satu hari gak bisa kerja di pelabuhan itu. Jadi presiden jangan seenaknya. Kenapa tidak di Istana saja. Ini kan merugikan buruh tidak bisa kerja, rugikan dana pemerintah untuk Paspampres mengamankan lokasi itu," ujarnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Politisi Gerindra Minta Jokowi tak Banyak Omong
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekjen MK Mengaku Tidak Kenal Amir Hamzah-Kasmin
Redaktur : Tim Redaksi