jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet memberikan tanggapan terhadap empat isu aktual hari ini, Rabu (27/5).
Keempat isu tersebut yakni persiapan penerapan new normal dengan mengerahkan personel TNI dan Polri, pengoperasian kereta rel listrik (KRL), pengamanan perairan Natuna, dan penangkatan terduga teoris di Solo, Jawa Tengah.
BACA JUGA: Sentil Jokowi Soal New Normal, Pernyataan Politikus Demokrat Ini Sungguh Menohok
Terkait rencana penerapan new normal, Bamsoet menyoroti 25 daerah di empat provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Gorontalo yang akan mulai bersiap menerapkan 'new normal', sehingga dikerahkan 340.000 TNI/Polri yang akan bertugas di 25 daerah tersebut.
Sehubungan dengan itu, Bamsoet mendorong pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah/Pemda dari 25 daerah tersebut melakukan kajian mendalam untuk memastikan tiga aspek utama dari kesehatan masyarakat di setiap daerah tersebut sudah memenuhi syarat. Yaitu dari sisi epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat setempat, dan pelayanan kesehatan.
BACA JUGA: New Normal, Puan Maharani: Jangan Sampai Masyarakat Bingung
Bamsoet juga meminta masyarakat agar menaati protokol kesehatan dan menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah penyebaran virus corona. Termasuk selalu menjaga kesehatan fisik dan kesehatan pikiran dengan kreatif melakukan hal-hal yang positif walau hanya di rumah saja.
Mantan Ketua DPR RI ini mendorong pemerintah daerah yang belum dapat menerapkan 'new normal' untuk mengevaluasi dan melakukan upaya yang dapat memenuhi tiga aspek tersebut di daerah masing-masing, agar daerah yang belum menerapkan dapat juga segera menerapkan 'new normal'.
BACA JUGA: Hebat! Putra Asli Papua Ini Lulus Seleksi TNI AD
“Ini perlu keserentakan dan aturan yang komprehensif agar seluruh upaya yang dilakukan untuk pencegahan virus corona dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bamsoet mendorong pemerintah pusat menyosialisasikan persiapan 'new normal' kepada Pemda secara maksimal, agar seluruh daerah, baik Pemda maupun masyarakatnya dapat memahami cara bekerja atau cara bersosialisasi dalam 'new normal' dan menerapkannya secara disiplin.
Selain itu, mendorong pemerintah agar mempertimbangkan kembali kebijakan 'new normal' di setiap daerah, apabila kasus Covid-19 masih terus mengalami peningkatan.
Dia juga mengingatkan kepada seluruh aparat keamanan yang bertugas dalam persiapan 'new normal' dan pengusaha agar bersama-sama disiplin menerapkan protokol keamanan dan kesehatan covid-19 dalam bekerja. Sebab jumlah aparat keamanan yang banyak jangan sampai justru menimbulkan kerumunan baru agar dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Isu kedua yang menjadi perhatian Ketua MPR adalag terkait mulai beroperasinya kembali kereta rel listrik (KRL) Commuter Line per hari Selasa (26/5) dengan jadwal operasional yang sesuai aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Pada kesempatan itu, Bamsoet mendorong pemerintah (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19) bersama aparat tetap melakukan penjagaan serta memantau situasi di setiap stasiun dan peron agar ketentuan batas penumpang (physical distancing) dipatuhi dan tidak terjadi penumpukan penumpang.
Dia juga mendorong PT KCI bersama petugas stasiun terus memberikan informasi dan mengatur aktivitas di setiap stasiun berdasarkan protokol kesehatan serta melakukan penyekatan di sejumlah titik, dan bila diperlukan petugas dapat melakukan sistem buka tutup di pintu masuk stasiun, sehingga jumlah yang berada di peron dan di dalam kereta terkendali.
Selain itu, mengimbau kepada para penumpang untuk terus menerapkan protokol kesehatan nasional, seperti tetap menggunakan masker, mengikuti pemeriksaan suhu tubuh dan memanfaatkan fasilitas wastafel tambahan yang ada di stasiun untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah naik KRL.
Isu ketiga, Bamsoet menyoroti perlunya meningkatkan keamanan dan penjagaan yang intensif di perairan Natuna, Kepulauan Riau agar nelayan tidak cemas dengan keberadaan kapal asing. Hal ini mengingat sengketa laut antara Indonesia dan China sempat memanas di perairan Natuna Utara.
Terkait hal itu, Bamsoet mendorong TNI AL bersiaga dalam menjaga batas teritorial laut Indonesia sebagai upaya pertahanan negara sehingga memberikan rasa aman bagi aktivitas nelayan-nelayan Indonesia di Natuna serta agar Kepala Staf TNI AL yang baru terus mencari terobosan dan kreativitas dalam upaya mempertahankan kedaulatan di laut.
Selaon itu, mendorong TNI AL tetap melakukan patroli bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) disamping menyiapkan strategi pertahanan yang efektif dengan memperkuat armada tempur dan menempatkannya pada wilayah perbatasan, sebagai upaya menegakkan kekuatan dan kedaulatan Negara.
Hal itu perlu dilakukan mengingat perairan Natuna dan kepulauannya merupakan batas terluar dari NKRI yang menjadi penentu dari keberdaulatan negara.
Bamsoet juga mendorong TNI menempatkan kapal dan pesawat patroli TNI AL dan AU secara permanen di perbatasan Laut China Selatan dan perairan Natuna dalam rangka mengimbangi kekuatan patroli negara lain.
Selain itu, mendorong pemerintah bersama DPR RI perlu merancang kebijakan strategis pertahanan Negara. Salah satunya ialah dengan memberikan dukungan dalam rancangan anggaran belanja bagi TNI, antara lain dukungan anggaran untuk menambah unit alat utama sistem senjata (Alutsista) bagi TNI.
“Ini mengingat penguatan Alutsista bagi TNI ialah bagian dari upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan DPR dalam menunjang fungsi pertahanan Negara,” katanya.
Isu terakhir terkait penangkapan enam terduga teroris di wilayah Solo, Jawa Tengah oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri.
“Mendorong aparat Kepolisian dapat segera mengusut tuntas pemeriksaan terhadap enam terduga teroris tersebut agar dapat diketahui keterlibatan mereka dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah/JAD, sehingga seluruh jaringan dapat segera tertangkap dan terusut tuntas hingga dihentikan ke akarnya,” katanya.
Bamsoet juga mendorong Densus 88 Polri, satuan dari TNI (AD, AU, dan AL), beserta seluruh aparat keamanan untuk tetap menjaga keamanan dan memperhatikan potensi munculnya kelompok terorisme yang memanfaatkan situasi pandemi covid-19 untuk melancarkan aksinya.
Selain itu, mendorong Polri bersinergi dengan masyarakat dalam mencegah terjadinya potensi kriminalitas dan terorisme di tengah pandemi covid-19 yang dapat mengganggu keamanan nasional.
Bamsoet juga meminta masyarakat untuk tetap waspada apabila ada pihak yang berpotensi memicu terjadinya provokasi, seperti kelompok anarko ataupun kelompok-kelompok tertentu yang mengarah pada perlawanan terhadap pemerintah.
Dia juga meminta masyarakat berani melaporkan kepada aparat keamanan atau pihak yang berwajib bila mengetahui adanya kelompok terorisme di sekitar tempat tinggal.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich