jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara tahap I Pelabuhan Tanjung Priok, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya pada PT Pelindo II (persero) dan instansi terkait lainnya.
BPK menyimpulkan terdapat berbagai penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 335,59 miliar dan USD 46.530,45 ribu (ekuivalen Rp 697,16 miliar) dengan total keseluruhan mencapai Rp 1,032 triliun. Selain itu, ditemukan pula potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 440,211 miliar.
BACA JUGA: Bamsoet Soroti Wilayah Perairan Jalur Masuk Narkoba
"Laporan hasil investigatif ini saya terima secara resmi dari BPK. Selanjutnya, akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk diserahkan kepada Pansus Pelindo II. Pansus Pelindo II nantinya akan menyerahkan laporan hasil investigatif BPK kepada para penegak hukum seperti KPK, kepolisian maupun kejaksaan," ujar Bamsoet -panggilan akrabnya- usai menerima Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara di DPR, Selasa, (25/09/18).
Moermahadi dalam kesempatan itu didampingi anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi, auditor utama BPK I Nyoman Wara, serta Sekjen BPK Bahtiar Arif. Sedangkan Bamsoet didampingi Ketua Pansus Pelindo Rieke Diah Pitaloka dan anggota Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal.
BACA JUGA: Ikhtiar Bang Ara Cs demi Pastikan Kasus Century Tuntas
Bamsoet menambahkan, BPK menemukan berbagai penyimpangan dalam audit investigatif itu. Pertama adalah penyimpangan dalam penganggaran, yaitu tidak adanya sinkronisasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
Kedua, penyimpangan dalam perencanaan berupa pekerjaan survei investigasi dan desain oleh PT LAPI ITB. Ketiga, penyimpangan dalam pekerjaan redesain oleh PT LAPI ITB.
BACA JUGA: Bamsoet Tegaskan Komitmen DPR Tuntaskan Revisi UU ASN
“Keempat, penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan terminal petikemas Kalibaru Utara tahap I Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Pembangunan Perumahan. Kelima, penyimpangan dalam pengawasan atas pekerjaan jasa konsultan supervisi pembangunan terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I oleh PT Haskoning Indonesia. Keenam, penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan gardu induk 150 kv oleh PT Hutama Karya,” papar Bamsoet.
Mantan ketua Komisi III DPR RI itu mengharapkan laporan investigatif BPK tidak hanya menjadi tumpukan buku. Menurutnya, hasil audit investigatif BPK itu harus segera ditindaklanjuti sehingga ada kepastian dan penegakan hukum.
"KPK, kepolisian maupun kejaksaan harus menindaklanjuti dengan serius berbagai temuan penyimpangan yang diperoleh oleh BPK. Laporan investigatif ini juga bisa dijadikan pintu masuk bagi penegak hukum untuk membersihkan BUMN dari praktik KKN," tandas Bamsoet.
Sebelumnya, dalam kurun waktu tahun 2017-2018, BPK juga telah menyerahkan tiga hasil pemeriksaan investigatif lainnya menyangkut PT Pelindo II. Pertama tentang perpanjangan kerja sama usaha dengan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II sebesar Rp 4,08 triliun.
Kedua, audit atas perpanjangan kerja sama Operasi Terminal Peti Kemas Koja dengan indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II minimal sebesar USD 139,06 juta ekuivalen Rp 1,86 triliun. Ketiga, audit atas pembiayaan pembangunan Terminal Kalibaru dengan indikasi kerugian negara pada PT Pelindo II sebesar USD 54,75 ekuivalen Rp 741,75 miliar.
"Jika ditotal dengan laporan investigatif terakhir yang baru disampaikan, total indikasi kerugian negara secara keseluruhan mencapai Rp 8,18 triliun. Ini bukan jumlah yang kecil. KPK, kepolisian, maupun kejaksaaan harus serius menangani ini. Jika tidak, rakyat yang akan menuntut pertanggungjawabannya," pungkas Bamsoet.(eno/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Harapkan Penebar Hoaks Politik Ditindak Tegas
Redaktur : Tim Redaksi