jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta jajaran dinasnya di semua provinsi dan kabupaten/kota segera merespons keluhan masyarakat tentang ragam persoalan dalam proses daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020.
“Kesigapan jajaran Kemendikbud dan semua dinas di daerah sangat diperlukan untuk mencegah keresahan dan kepanikan para orang tua maupun anak didik. Sebab, keresahan mendorong orang tua atau anak didik mendatangi dan berkerumun di titik-titik proses PPDB. Ketika terjadi kerumunan, ada potensi melanggar protokol kesehatan,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (19/6/2020).
BACA JUGA: Pak Ganjar Peringatkan Orang Tua, Tak Ada Kolusi saat PPDB Jateng
Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan hingga kemarin, masalah masih bermunculan di sejumlah daerah. Semisal, di Semarang. Proses daring PPDB tingkat SMA menuai protes orang tua siswa, karena opsi pilihan sekolah dalam situs PPDB tak bisa diakses. Update data Kartu Keluarga (KK) serta akreditasi sekolah asal juga tidak dapat dilakukan.
“Kendala itu mendorong orang tua siswa mendatangi sekolah serta Disdikbud Provinsi Jateng. Sementara di Bekasi, calon peserta didik mengeluh karena nomor induk kependudukan (NIK) tidak dapat diverifikasi oleh situs PPDB," kata Bamsoet.
BACA JUGA: PPDB Jateng, Ganjar Pranowo: Silakan Konsultasi, Asal Jangan Bohong
Tak hanya itu, lanjut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, di beberapa kota lainnya, kendala lambatnya server PPDB mendorong banyak pendaftar mendatangi langsung kantor Dinas Pendidikan. Bahkan, sejak 27 Mei 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima 15 pengaduan terkait proses PPDB di tengah pandemi covid-19. Sebagian besar pengaduan berkait kendala teknis.
“Puluhan masalah yang muncul dalam proses daring PPDB sudah dikeluhkan masyarakat. Pada situasi seperti itu, ditemukan fakta pelanggaran protokol kesehatan, antara lain tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak,” tegas Bamsoet.
BACA JUGA: Menhan dan Panglima TNI Gelar Raker dengan Komisi I DPR, Nih Agendanya
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap proses daring PPDB tidak memperlebar masalah berupa ancaman penularan Covid-19. Karena itu, gangguan pada sistem online tidak hanya harus diperbaiki. Tetapi juga dikawal dari waktu ke waktu sehingga akses para orang tua dan anak didik tidak terhambat.
“Upayakan agar gangguan akses online bisa diminimalisir. Sehingga, orang tua atau anak didik bisa mengikuti proses PPDB dari rumah saja, sejalan dengan protokol kesehatan. Sistem online harus dikawal sedemikian rupa agar setiap gangguan yang muncul segera ditangani, tanpa harus berlama-lama menunggu,” pungkas Bamsoet.(jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi