JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menilai aneh pemberian grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Schapelle Leight Corby, warga Australia terpidana 20 tahun penjara dalam perkara penyelundupan ganja 4,2 kilogram ke Bali pada 8 Oktober 2004 silam.
"Bayangkan, kita sedang all out memerangi jaringan narkoba internasional yang terus merangsek ke negara kita, tetapi presiden malah memberi grasi kepada Schapelle Leight Corby, terpidana kasus narkoba," kata Bambang soesatyo, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (23/5).
Dengan diberikannya grasi ini, Bambang mempertanyakan, untuk apa Kemenkumham ngotot menerbitkan kebijakan pengetatan remisi bagi terpidana korupsi, narkoba dan terorisme.
"Coba kita lihat, beranikah Wamenkumham, Denny Indrayana mengecam Presiden SBY yang memberi grasi kepada Colby? Kalau dia diam, itu cerminan standar ganda yang dipraktikan pemerintahan ini dalam mengelola sejumlah kasus hukum," tegas dia.
Aspek yang seharusnya menjadi kekhawatiran publik atas kebijakan grasi untuk Colby ini, menurutnya, adalah menurunnya efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba. "Bandar besar narkoba akan menilai bahwa selain oknum aparaturnya gampang disogok, pemerintah RI bisa melunak hanya karena loby," ujar Bambang.
Ditegaskannya, grasi untuk Colby bisa menjadi preseden buruk. Bukan tidak mungkin, para bandar besar akan menjadikan Australia sebagai base untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. "Kalau ada masalah, bukankah pemerintah RI bisa diajak damai dengan lobi-lobi," imbuhnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia Belum Final Sebagai Sebuah Bangsa
Redaktur : Tim Redaksi