jpnn.com, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan munculnya polemik keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, merupakan hal wajar.
Apalagi, kata Neta, secara politik Anies memang berseberangan dengan Presiden Jokowi, sehingga sangat wajar jika ada pihak-pihak yang hendak mengadu domba untuk membuat kekacauan di tengah makin merebaknya wabah pandemi Covid-19 ini.
"Tujuan pihak-pihak yang hendak mengadu domba ini sangat jelas, yakni hendak menggulingkan pemerintahan Jokowi," kata Neta, Minggu (13/9).
Apalagi, kata Neta, kondisi perekonomian nasional memang sedang memburuk dan lapangan pekerjaan makin sulit karena pemutusan hubungan kerja kian meluas di tengah pandemi Covid-19 yang tidak berkesudahan.
BACA JUGA: Anies Baswedan Sebut 5 Hal Diatur dalam PSBB Jakarta
"Artinya, ancaman gangguan sosial menganga di depan mata," kata dia.
Oleh sebab itu, Neta mengatakan, TNI dan Polri yang berada di garda terdepan dalam melakukan Operasi Yustisi agar masyarakat disiplin, dan penyebaran wabah Covid-19 bisa dicegah perlu bersikap arif.
BACA JUGA: Ganjar Pranowo Tak Ingin Meniru Langkah Anies Baswedan
"Dalam mengamankan PSBB aparatur TNI, Polri harus bersikap tegas," kata dia.
Namun, Neta mengingatkan, tetap dalam koridor kebangsaan agar tidak muncul benturan dengan masyarakat di new PSBB Jakarta.
"Agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan untuk menggulingkan presiden Jokowi," ujar Neta.
Dia menjelaskan sebenarnya TNI dan Polri sudah punya pengalaman dalam mengamankan Jakarta pada PSBB sebelumnya.
Karena itu, lanjut dia, tentunya tidak ada masalah ketika nanti TNI dan Polri melakukan Operasi Yustisi ke perkantoran pada new PSBB Anies kali ini.
Hanya saja, kata Neta, aparatur TNI-Polri tetap perlu mengingat bahwa PSBB kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya.
"Saat ini tensi masyarakat dalam tegangan tinggi dan secara psikologis masyarakat lebjh nekat karena berbagai kesulitan tanpa henti terus melilitnya," paparnya.
Dia menambahkan dalam kondisi ini gesekan sosial lebih mudah terpicu. Sebab itu, TNI dan Polri perlu juga meminta jaminan dari Anies bahwa distribusi bantuan sosial ke masyarakat tidak terkendala.
"Jangan sampai new PSBB ini, di mana semua aktivitas masyarakat dibatasi tetapi masyarakat kesulitan untuk bertahan hidup karena bansos tidak diatur, akhirnya yang terjadi adalah amuk massal," kata Neta.
Dia menegaskan bahwa PSBB adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyebaran wabah Covid-19. Namun, kata dia, jangan sampai akibat PSBB masyarakat kesulitan untuk bertahan hidup.
"Sebab sebagian besar warga Jakarta adalah pekerja lepas yang tidak punya pekerjaan tetap dan masalah kehidupan sosial mereka sangat berpotensi menjadi gesekan yang bisa menjadi gangguan kamtibmas," pungkas Neta. (boy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy