jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti heran dengan pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan temuan kejanggalan Rp 580 miliar dalam draf APBD DKI 2021.
Pasalnya, pernyataan tersebut langsung diralat oleh pihak kementerian yang dipimpin Tito Karnavian.
BACA JUGA: Aksi PSI Sukses Mencegah Kartelisasi di DPRD DKI
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam proses pembahasan APBD DKI sempat mengkritik adanya rencana kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan gaji DPRD DKI Jakarta.
"Pernyataan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri soal kejanggalan APBD DKI lalu langsung diralat sendiri dengan menyebut sebagai kesalahan pengkodean sebaiknya diselesaikan dengan cara kelembagaan. Sebab, hal ini, berhubungan dengan institusi Pemerintah Pusat (Kemendagri), DPRD DKI dan kepercayaan publik," katanya di Jakarta.
BACA JUGA: Bukan Cuma PSI, Kemendagri Juga Temukan Kejanggalan di DPRD DKI
Untuk itu, dia menyarankan, Mendagri memanggil Direktur Perencanaan Anggaran Daerah untuk memastikan bahwa memang ada kesalahan informasi yang disampaikan ke publik.
"Kemendagri menjelaskan secara terbuka di mana kesalahan penilaian atas APBD DKI Jakarta yang dimaksud. Sebab, lazimnya, pernyataan publik tentu saja disampaikan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Jadi pernyataan bantahan sendiri dari Kemendagri itu perlu pendalaman lebih pasti. Agak sulit memahami seorang Direktur Perencanaan Anggaran Daerah bisa lalai dalam menilai satu laporan APBD," ujarnya.
BACA JUGA: Walk Out Saat PSI Bicara, DPRD DKI Menolak Berubah ke Arah Lebih Baik
Namun, Ray tetap mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah yang membeberkan adanya temuan yang mereka sebut sebelumnya sebagai kejanggalan dalam APBD DKI. Sekalipun kemudian meralatnya sebagai kesalahan pengkodean.
"Langkah penyampaian terbuka atas satu anggaran yang dinilai janggal kepada publik, sejatinya tetap dilakukan oleh Kemendagri. Sekalipun, untuk kealfaan penyampaian anggaran DKI Jakarta ini terdapat kekeliruan," terangnya.
Dia mengungkapkan, model penyampaian kepada publik atas satu anggaran yang dinilai janggal oleh Kemendagri merupakan langkah penting untuk transparansi APBD. Satu hal yang masih sulit untuk diraih oleh masyarakat. Dengan langkah ini diharapkan, pola penyusunan dan penetapan APBD akan dapat berlangsung dengan transparan dan partisipatif.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai temuan tersebut semakin menunjukan adanya cacat di sistem dan proses penyusunan anggaran di Pemprov DKI Jakarta dan membuktikan bahwa klaim Pak Anies tentang Smart Budgeting ternyata tidak terbukti smart.
“Kami ingin mengingatkan semua pihak bahwa kejanggalan anggaran ratusan miliar ini adalah kejadian berulang setiap tahun,” kata Michael Victor Sianipar, ketua DPW PSI DKI Jakarta.
Tahun 2019 silam ditemukan usulan anggaran janggal belanja lem aibon sebesar Rp 82 miliar pada RAPBD 2020, yang kemudian diklaim oleh Pemprov DKI sebagai kesalahan input komponen.
Pada penyusunan APBD 2021 kemarin, ditemukan usulan kenaikan anggaran fantastis ratusan miliar DPRD DKI seperti gaji, tunjangan, dan kegiatan sosialisasi. Setelah dikritisi publik sehingga akhirnya direvisi, hasil akhirnya pun masih dinilai janggal oleh Kemendagri.
Michael menyoroti jadwal pembahasan anggaran yang terlalu mepet. Pemprov DKI baru memberikan rancangan KUA PPAS tahun 2021 pada tanggal 2 November, atau terlambat empat bulan dari jadwal yang seharusnya. Anggota DPRD hanya diberi waktu dua hari untuk mempelajari ratusan ribu komponen anggaran.
"Pembahasan di rapat-rapat DPRD berlangsung kilat dan terkesan hanya formalitas. Bahkan, isi komponen belanja pun tidak sempat dibuka di dalam rapat-rapat DPRD. Sejak awal PSI sudah mengingatkan bahwa pembahasan APBD 2021 akan kacau balau, bahkan lebih parah dari tahun sebelumnya,” ujar Michael.
Hal itu diperburuk dengan sikap Pemprov DKI yang tidak mau membuka rancangan APBD 2021. Akibatnya, masyarakat tidak bisa memantau jalannya proses pembahasan anggaran.
Michael menilai ini bukan kejadian tunggal yang diakibatkan oleh human error dari individu PNS, melainkan ada kesalahan fundamental dan sistemik yang bersumber dari cacatnya proses penganggaran di era pemerintahan sekarang.
"Mulai dari jadwal pembahasan, proses pembahasan di DPRD, penggantian sistem budgeting, hingga detil anggaran yang terkesan ditutup-tutupi, semuanya tidak wajar,” kata Michael.
Michael berpendapat anggaran-anggaran janggal seperti ini akan ada setiap tahunnya jika proses penganggaran tidak dibuka kepada publik dan waktu pembahasannya sangat mepet.
Kejadian lem aibon tahun lalu dan RKT DPRD tahun ini seharusnya menjadi momentum memperbaiki proses penganggaran di era pemerintahan Anies Baswedan.
“Kami dukung langkah Kemendagri melakukan evaluasi menyeluruh dan kritis terkait sistem penganggaran APBD 2021 DKI. Kami juga kembali meminta Pemprov DKI untuk segera membuka rincian APBD 2021 yang sudah diketok dua minggu lalu, namun hingga hari ini seakan-akan masih juga dirahasiakan isiannya,” tutup Michael. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil