jpnn.com - jpnn.com - Tim pemenangan Anies-Sandi, mendapati laporan adanya penyimpangan dalam praktik pemilihan suara yang berlangsung di sejumlah tempat pemungutan suara yang ada di Jakarta.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohammad Taufik mengatakan, banyak model kecurangan yang dilakukan para oknum melancarkan aksinya. Di antaranya, aksi pemaksaan kehendak di Cempaka Putih.
BACA JUGA: Unggul di Pilgub Babel, Erzaldi Sujud Syukur
"Memaksakan kehendak, padahal tidak ingin mencoblos nomor tertentu. Tapi, dipaksa yang lain. Itu ditangkap oleh kami," ujar Taufik di Posko Pemenangan Anies-Sandi, Jakarta, Rabu (15/2).
Ia membeberkan bahwa oknum tersebut adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari partai politik PDIP, dan ia mengaku mengenal oknum tersebut. Namun, dirinya tidak menyebutkan secara detail siapa yang dimaksud.
BACA JUGA: Umar-Oki Menang Lawan Kotak Kosong
"Pemaksaan kehendak dilakukan oleh anggota DPRD parpol PDIP. Satu yag tertangkap. Satu itulah yang kita anggap. Itu kan menunjukkan suatu yang tidak patut sebagai anggota dewan. Di Youtube itu banyak (videonya), hampir dipukulin orang," ungkapnya.
Menurutnya, masyarakat inginkan pemilihan berjalan dengan bersih. Sehingga, siapa pun pihak yang melakukan penyimpangan, pasti dihardik oleh masyarakat.
BACA JUGA: Keinginan Umar-Fauzi Pecahkan Rekor Jokowi Terwujud
Praktik kecurangan lainnya yakni ada yang memilih dengan menggunakan nama lain. Tindakan ini terjadi di Pademangan, Jakarta Utara.
"Yang menggunakan nama orang dari Pontianak. Kami belum tahu, berapa orang yang melakukan itu. Yang jelas, kami minta Polsek Pademangan mengurus itu. Jangan sampai lepas," tuturnya.
Selain itu, ada juga TPS yang tertutup dalam memberikan informasi. Ia mencontohkan, di Muara Baru, Jakarta Utara, ada 200 orang warga yang hampir tidak boleh memilih oleh petugas TPS. Padahal, mereka memiliki identitas sebagai warga Jakarta.
Alasan dari petugas tersebut, ia sebutkan, terlalu dibuat-buat. Salah satu alasannya adalah jumlah blangko yang tidak cukup.
"Kami datang ke sana, kami jelaskan, sesuai dengan aturan KPU kan boleh. Masak blangko bisa tidak berkecukupan dan segala macam. Alasannya saya rasa terlalu dibuat-dibuat, dan itu bisa menjadi pelajaran KPU ya. Nah, yang begitu-begitu kami kawal terus," jelasnya.
Namun hingga saat ini, dirinya belum mengantongi angka kecurangan secara pasti dan detail. Karena, laporan belum masuk secara keseluruhan. Laporan itu juga akan diolah, sebelum ditindak lebih jauh ke pihak yang berwenang. (prs/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Alex Noerdin: Minta Putranya Kembalikan Kejayaan Muba
Redaktur & Reporter : Adil