Bang Yos

jpnn.com - Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso alias Bang Yos, mantan gubernur DKI Jakarta dan mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN), membuat heboh gegara menyampaikan kekhawaitrannya bahwa masuknya tenaga kerja asing (TKA) dari China bisa membawa akibat serius bagi kedaulatan bangsa Indonesia.

Bang Yos risau karena kedatangan TKA China, yang ribuan jumlahnya, bisa menjadi ancaman bagi keamanan dan kedaulatan bangsa. 

BACA JUGA: Heboh Kereta Cepat Pakai TKA China, Menaker Diminta Beri Penjelasan

Ribuan TKA itu dicurigainya bukan sekadar tenaga kerja biasa, tetapi membawa misi lain penyelundupan manusia ke Indonesia. 

Dalam jangka panjang, Bang Yos mengkawatirkan akan terjadi migrasi gelap orang-orang China ke Indonesia.

BACA JUGA: TKA China Serbu Indonesia, Komunisme Bangkit Lagi?

Bang Yos bahkan mengingatkan migrasi terselubung ini bisa berkembang menjadi invasi besar-besaran yang pada akhirnya bisa memengaruhi keseimbangan demografi kependudukan di Indonesia. 

Bang Yos mengingatkan kasus yang menimpa Singapura dan Malaysia di masa silam. 

BACA JUGA: Bang Yos: Kita Punya Kedaulatan Sendiri, Enggak Perlu Takut, Persetan!

Ketika itu, etnis Melayu menjadi mayoritas di Singapura dan Malaysia. Akan tetapi kemudian keadaan berbalik. 

Di Singapura, etnis Melayu muslim menjadi minoritas, dan di Malaysia, bumiputra muslim tidak menjadi etnis yang dominan.

Bang Yos juga mengingatkan bahwa kebijakan ekspor manusia oleh Pemerintah China ini menjadi strategi untuk mengamankan ketersediaan tenaga kerja bagi 1,4 miliar penduduk China. 

Dengan jumlah penduduk sebesar itu, China sekarang menjadi negara berpopulasi terbesar di dunia.

Dengan jumlah sebesar itu, satu di antara lima orang di atas planet bumi ini adalah etnis China.

Dengan jumlah sebesar itu, Pemerintah China akan mengalami kesulitan memberi makan.  Begitu argumen Bang Yos. 

Salah satu cara yang dilakukan adalah mengekspor penduduknya ke seluruh penjuru dunia untuk mencari makan.

Diaspora China ada di seluruh dunia sejak lama, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini diaspora itu makin berkembang di negara-negara Asia dan Afrika.

Sebagai seorang perwira yang mendalami bidang intelijen, Bang Yos mengungkapkan itu setidaknya didasari oleh berbagai fakta dan laporan intelijen.

Dia menyatakan bahwa naluri intelijennya mengatakan ada bahaya yang mengintai kalau tidak diambil kebijakan dini untuk mencegahnya.

Pernyataan Bang Yos mendapat reaksi riuh rendah dari beberapa kalangan. 

Ada yang menyebut pernyataan Bang Yos tidak didasari oleh data yang valid. 

Ada juga yang dengan serta merta menuduh Bang Yos rasis dan tendensius. 

Ada yang mendesaknya meminta maaf.

Ada yang membantah dengan mengajukan data bahwa tenaga kerja China di Indonesia jumlahnya hanya 88 ribu orang atau hanya 0,01 persen dari jumlah penduduk Indonesia. 

Dengan jumlah sekecil itu bagaimana mungkin dominasi etnis asli Indonesia akan diambil alih oleh etnis Tionghoa di masa depan.

Ada yang menunjukkan data bahwa China sekarang menjadi salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan yang paling stabil sehingga bisa meningkatkan kemakmuran rakyatnya. 

Alasan bahwa China butuh memberi makan warganya dengan mengekspor ke luar negeri dianggap mengada-ada.

Pandangan Bang Yos adalah echo atau gaung dari kekhawatiran yang sudah lama beredar di Indonesia. 

Investasi yang dilakukan oleh China ke Indonesia menimbulkan keresahan karena selalu disertai dengan kedatangan ratusan tenaga kerja yang tidak semuanya tenaga kerja ahli. 

Banyak di antara tenaga kerja itu yang mengerjakan tugas-tugas menial dan kasar kelas buruh yang mestinya bisa ditangani oleh tenaga kerja lokal.

Kekhawatiran terhadap invasi tenaga kerja China didasari juga oleh kenyataan ramainya isu mengenai ‘’debt trap’’, jebakan utang China yang sudah memakan korban di beberapa negara seperti Bangladesh dan beberapa negara di Afrika. 

Jebakan ini bermula dari penawaran bantuan pembangunan sarana infrastruktur oleh Pemerintah China. 

Bantuan itu disertai dengan masuknya tenaga kerja China untuk mengerjakan proyek infrastruktur.

Di beberapa negara Afrika, proyek infrastruktur itu akhirnya diambil alih oleh China karena pemerintah setempat tidak mampu lagi membayar utang investasi kepada Pemerintah China. 

Di Bangladesh, beban cicilan dan bunga terlalu besar sehingga pemerintah menyerah dan menyatakan diri bangkrut. Krisis utang di Bangladesh akhirnya menjadi krisis politik di seluruh negeri.

Kondisi inilah yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Bang Yos. 

Indonesia dianggap terlalu condong kepada China untuk menjadi penyokong investasi infrastruktur ketimbang kepada negara lain. 

Dalam kasus pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung terlihat bagaimana Pemerintah Indonesia lebih percaya kepada China ketimbang Jepang yang lebih berpengalaman dalam pengelolaan perkeretaapian.

Biaya investasi yang membengkak dan pembayaran yang dibebankan kepada anggaran negara menjadikan kekhawatiran tersendiri. 

Masih banyak lagi poyek infrastruktur bantuan China yang dikhawatirkan akan makin membebani anggaran negara untuk membayar utang di masa depan. 

Kalau Indonesia tidak mampu lagi membayar utang investasi maka kejadian yang dialami oleh Bangladesh tidak mustahil akan terjadi di Indonesia.

Inilah sebenarnya poin utama kekhawatiran Bang Yos. 

Kedaulatan ekonomi Indonesia dikhawatirkan akan terkikis kalau ketergantungan utang investasi terhadap China makin besar. 

Bantahan terhadap Bang Yos dengan menunjukkan data statistik mengenai jumlah tenaga kerja China yang hanya nol koma sekian persen tidak menjawab kekhawatiran itu.

Kekhawatiran terhadap serbuan orang asing sering disebut sebagai xenophobia.

Kekhawatiran ini kemudian menghasilkan kebijakan yang protektif dan sering dianggap diskriminatif terhadap orang asing.

Pemimpin Malaysia Mahathir Mohammad ketika menjadi perdana menteri pada era 1990-an menetapkan kebijakan ‘’affirmative action’’ yang memberi keistimewaan kepada penduduk asli bumiputra untuk memperoleh kesempatan pendidikan dan perekonomian.

Kebijakan ini diambil karena secara historis dan kultural penduduk bumiputra selalu ketinggalan dibanding warga etnis lain seperti China, India, dan Eropa. 

Kebijakan Mahathir ini sering disebut rasis dan diskriminatif, tetapi Mahathir tetap jalan terus. 

Hasilnya, sekarang bumiputra Malaysia sudah bisa bersaing dengan etnis lain dan sekarang lebih siap untuk bersaing secara terbuka.

Di Singapura, etnis Melayu muslim bumiputra sekarang menjadi etnis minoritas yang cenderung marjinal dan tidak mampu bersaing secara terbuka dengan etnis China yang mayoritas. 

Etnis muslim Melayu bumiputra Singapura sekadar menjadi etnis budaya yang tidak mempunyai pengaruh dominan di bidang politik dan ekonomi.

Etnis Melayu memang diberi peran dalam pemerintahan. 

Sekarang ini, presiden Singapura dijabat oleh Halimah Yacob, seorang wanita muslim Melayu bumiputra. 

Presiden Pertama Singapura Yusuf Ishak juga berasal dari etnis Melayu muslim bumiputra. 

Akan tetapi, dalam sistem pemerintahan parlementarian Singapura, jabatan strategis sebagai pengendali pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, sementara jabatan presiden lebih  bersifat titular dan seremonial.

Di Indonesia, porsi etnis China hanya sekitar 2 atau 3 persen dari total 270 juta penduduk. 

Persentase ini sangat kecil secara demografis, tetapi secara ekonomis etnis China yang hanya sekian persen itu menguasai sumber ekonomi sampai 90 persen. Angka yang menjomplang ini yang membuat risau banyak orang.

Presiden Sukarno pernah mencanangkan ‘’Program Benteng’’ untuk memberi kesempatan kepada pengusaha pribumi untuk bersaing dengan etnis China. Program ini berakhir seiring dengan jatuhnya Bung Karno. 

Presiden Soeharto pernah menjalankan kebijakan serupa dengan meminta saham para konglomerat China untuk ditampung dalam sebuah koperasi. 

Program Pak Harto ini berhenti seiring dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Bagaimana dengan Jokowi? Kita tunggu di sisa waktu dua tahun ini. (*)