Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, saat ini pemerintah tengah memfinalisasi persetujuan pinjaman luar negeri yang akan ditarik pada 2013. "Total nilainya Rp 39,4 triliun. Itu digunakan pembiayaan infrastruktur," ujarnya akhir pekan lalu.
Menurut Agus, sebenarnya pemerintah berupaya mencukupi kebutuhan pembiayaan melalui pendapatan dalam negeri. Namun, karena butuh akselerasi, diambil pula opsi pembiayaan luar negeri. "Ini merupakan pelengkap untuk pembangunan infrastruktur. Jadi produktif," katanya.
Apa saja proyek infrastruktur yang akan dibiayai?Agus menyebutkan, ada sembilan proyek prioritas. Pertama, rehabilitasi Pelabuhan Tanjung Priok yang dibiayai dengan pinjaman dari Jepang. Kedua, pembangunan jalur transportasi kereta api jalur ganda di Jawa yang dibiayai pinjaman dari Jepang.
Ketiga, pembangunan infrastruktur Oseanografi yang dibiayai dengan pinjaman dari Prancis. Keempat, pengembangan transportasi publik di Jakarta atau mass rapid transportation (MRT) yang dibiayai pinjaman dari Jepang. Kelima, pemberdayaan petani melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang dibiayai pinjaman Bak Dunia.
Keenam, pembangunan di kawasan Indonesia Timur yang dibiayai dengan pinjaman pemerintah Australia. Ketujuh, pembangunan Waduk Jatigede dari pinjaman pemerintah Tiongkok. Kedelapan, pembangunan Waduk Citarum yang dibiayai dengan pinjaman dari ADB. Kesembilan, pengembangan Pelabuhan Belawan dari pinjaman IDB.
Agus mengatakan, selain untuk pembangunan infrastruktur, pinjaman luar negeri itu berupa subsidiary loan agreement (SLA) yang akan diteruskan kepada badan usaha milik negara (BUMN). "Ini untuk tiga BUMN," ucapnya.
Pertama, SLA diberikan untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) guna pembangunan infrastruktur listrik sebesar Rp 4,10 triliun. Kedua, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 803,2 miliar. Ketiga, PT Pertamina sebesar Rp 499,5 miliar. (owi/c4/kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BI Rate Bertahan 5,75 Persen
Redaktur : Tim Redaksi