jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (persero) berencana mengajukan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 15 triliun untuk tahun anggaran 2019.
Sebagian besar alokasi dana tersebut digunakan untuk pembangunan listrik desa. Yakni, sebesar Rp 8,566 triliun.
BACA JUGA: Bangun Smelter, PT Ceria Dapat Pelayanan Prioritas dari PLN
Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengatakan, PMN tersebut diperlukan lantaran dana yang dibutuhkan perseroan untuk membangun listrik desa sangat tinggi.
Sekadar contoh, pemasangan listrik satu rumah tangga di Jawa hanya membutuhkan biaya Rp 1,5 juta.
BACA JUGA: Tagihan Listrik Rumah Fenita Arie Capai Rp 18 Juta
”Sebab, daya sudah ada di depan rumah mereka,” kata Sofyan di gedung DPR, Rabu (11/7).
Berbeda halnya dengan pemasangan listrik rumah tangga di pedalaman. Investasinya bisa mencapai Rp 100 juta hingga Rp 150 juta.
BACA JUGA: Bareskrim Segera Garap Bu Rini soal Rekaman Telepon Bocor
”Sebab, investasi seluruhnya untuk 50 orang harus disiapkan. Diesel disiapkan, tidak bisa satu, harus dua. Komponen operasionalnya sangat mahal,” imbuh Sofyan.
Karena itu, PLN harus menderita kerugian setiap ada tambahan pelanggan listrik di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Pasalnya, biaya produksi listrik di wilayah tersebut bisa mencapai Rp 4 ribu hingga Rp 6 ribu per kWh.
Di sisi lain pemerintah hanya membayar biaya Rp 1.300,00 per kWh ke PLN melalui subsidi listrik.
”Jadi, lainnya ditanggung PLN. Setiap ada tambahan pelanggan baru menciptakan kerugian bagi PLN,” kata Sofyan.
Tahun ini PLN harus melistriki 1.360 desa yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.
Sisa PMN sebesar Rp 6,238 triliun yang diperoleh PLN akan digunakan untuk membangun transmisi.
Selain itu, ada kebutuhan Rp 3,339 triliun untuk membangun gardu induk, Rp 2,578 triliun untuk pembangunan pembangkit, dan Rp 5,237 triliun untuk operasional lainnya.
Dengan demikian, total dana yang dibutuhkan PLN untuk investasi infrastruktur ketenagalistrikan pada 2019 mencapai Rp 25,958 triliun.
Namun, alokasi dana PMN yang diusulkan Kementerian BUMN untuk perusahaan listrik tersebut hanya Rp 15 triliun. Sisanya akan diperoleh dari pendanaan lain.
PLN menyebut beban biaya produksi perseroan berpotensi terdongkrak dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.
”Setiap kenaikan Rp 100,00, ada kenaikan biaya Rp 1,3 triliun. Sudah Rp 10 triliun lebih, belum termasuk kenaikan batu bara, BBM, dan inflasi,’’ jelas Sofyan. (vir/c17/fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BMKG Jadi Pelanggan ke-106 Energi Listrik Premium
Redaktur : Tim Redaksi