MALANG – Kondisi bangunan SDN Ngijo 03, Kecamatan Karangploso dan dibeberapa sekolah lainnya yang baru dibangun dan sudah rusak lagi, menjadi bukti lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemkab Malang pada pelaksanaan pembangunan. Jika pengawasannya maksimal, kesalahan bestek dan kualitas bangunan yang rendah tidak akan terjadi.
Ketua FPKB DPRD Kabupaten Malang H. Abdurrahman menilai pengawasan yang dilakukan Pemkab Malang, khususnya Dinas Pendidikan tidak maksimal. Kejadian di SDN Ngijo 03 seharusnya tidak sampai terjadi, jika pengawasan yang dilakukan maksimal dan sangat memperhatikan mutu serta kualitas bangunan yang dikerjakan.
Pada tahun 2011 lalu, SDN Ngijo mendapatkan bantuan DAK untuk dua ruang kelas baru. Saat pembangunan kondisi lantai II yang dicor sudah retak dan hampir roboh, tapi dibiarkan saja. Rekanan hanya menyelesaikan pembangunannya saja, tidak memperhatikan lantainya yang hampir ambruk.
“Ada fungsi pengawasan yang jalan. Kalau rekanan pasti akan cari untung, tapi kalau pengawas lapangannya maksimal, kejadian itu tidak sampai terjadi. Kalau sudah seperti ini, baru saja dibangun tapi sudah rusak lagi, kualitas mutu bangunan pun dipertanyakan,” kata Abah Dur, sapaan akrabnya kepada Malang Post (Grup JPNN), Rabu (13/2).
Menurut anggota Komisi D DPRD Kabupaten Malang itu, dalam pembangunan sekolah yang melalui kontraktual pada tahun 2011 lalu, dalam setiap pembangunan ada rekanan, konsultan dan juga pengawas. Kejadian di SDN Ngijo 03, fungsi konsultan dan pengawas tidak maksimal.
Dia memperkirakan pengawasan yang lemah bisa saja terjadi pada semua kegiatan pembangunan baik pembangunan jalan, bangunan gedung, kantor dan lainnya. Karena itu, dia mendesak kepada Pemkab Malang untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan secara maksimal.
“Mem-blacklist rekanan yang nakal boleh saja. Tapi fungsi pengawasan pembangunan dilapangan pun harus maksimal. Tidak boleh ada toloransi terhadap mutu dan kualitas bangunan serta bestek,” ungkapnya.
Tidak hanya bangunan sekolah, dia juga mendesak Dinas Pendidikan untuk memperhatikan kondisi WC yang ada di sekolah. Hampir sebagian besar kondisi WC sekolah tidak layak. DAK tahun ini yang dilakukan secara swakelola diharapkan dapat juga memperhatikan WC yang ada di sekolah.
“Sekolah-sekolah harus memperhatikan kondisi WC-nya. Karena itu bagian dari penilaian sekolah juga. Jangan hanya bangunan sekolahnya bagus, tapi kondisi WC-nya tidak layak,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dua ruang kelas SDN Ngijo 03 nyaris ambruk. Sejak dibangun tahun 2011 lalu, hingga kini kelas baru itu belum dipergunakan. Para guru takut akan ambruk, jika kelas yang baru dibangun akan digunakan. Sebab, lantai yang dicor sudah retak-retak. Untuk menopang dak cor lantai II digunakan beberapa bambu besar. Kalau hujan, para siswa dipulangkan lebih cepat karena takut ambruk ruang kelasnya.
“Kami berharap ada perbaikan, karena kondisinya seperti itu. Kami khawatir dengan keselamatan anak-anak kalau saat hujan atau angin kencang,” ujar Kepala SDN Ngijo 03 Sukarti. (aim)
Ketua FPKB DPRD Kabupaten Malang H. Abdurrahman menilai pengawasan yang dilakukan Pemkab Malang, khususnya Dinas Pendidikan tidak maksimal. Kejadian di SDN Ngijo 03 seharusnya tidak sampai terjadi, jika pengawasan yang dilakukan maksimal dan sangat memperhatikan mutu serta kualitas bangunan yang dikerjakan.
Pada tahun 2011 lalu, SDN Ngijo mendapatkan bantuan DAK untuk dua ruang kelas baru. Saat pembangunan kondisi lantai II yang dicor sudah retak dan hampir roboh, tapi dibiarkan saja. Rekanan hanya menyelesaikan pembangunannya saja, tidak memperhatikan lantainya yang hampir ambruk.
“Ada fungsi pengawasan yang jalan. Kalau rekanan pasti akan cari untung, tapi kalau pengawas lapangannya maksimal, kejadian itu tidak sampai terjadi. Kalau sudah seperti ini, baru saja dibangun tapi sudah rusak lagi, kualitas mutu bangunan pun dipertanyakan,” kata Abah Dur, sapaan akrabnya kepada Malang Post (Grup JPNN), Rabu (13/2).
Menurut anggota Komisi D DPRD Kabupaten Malang itu, dalam pembangunan sekolah yang melalui kontraktual pada tahun 2011 lalu, dalam setiap pembangunan ada rekanan, konsultan dan juga pengawas. Kejadian di SDN Ngijo 03, fungsi konsultan dan pengawas tidak maksimal.
Dia memperkirakan pengawasan yang lemah bisa saja terjadi pada semua kegiatan pembangunan baik pembangunan jalan, bangunan gedung, kantor dan lainnya. Karena itu, dia mendesak kepada Pemkab Malang untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan secara maksimal.
“Mem-blacklist rekanan yang nakal boleh saja. Tapi fungsi pengawasan pembangunan dilapangan pun harus maksimal. Tidak boleh ada toloransi terhadap mutu dan kualitas bangunan serta bestek,” ungkapnya.
Tidak hanya bangunan sekolah, dia juga mendesak Dinas Pendidikan untuk memperhatikan kondisi WC yang ada di sekolah. Hampir sebagian besar kondisi WC sekolah tidak layak. DAK tahun ini yang dilakukan secara swakelola diharapkan dapat juga memperhatikan WC yang ada di sekolah.
“Sekolah-sekolah harus memperhatikan kondisi WC-nya. Karena itu bagian dari penilaian sekolah juga. Jangan hanya bangunan sekolahnya bagus, tapi kondisi WC-nya tidak layak,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dua ruang kelas SDN Ngijo 03 nyaris ambruk. Sejak dibangun tahun 2011 lalu, hingga kini kelas baru itu belum dipergunakan. Para guru takut akan ambruk, jika kelas yang baru dibangun akan digunakan. Sebab, lantai yang dicor sudah retak-retak. Untuk menopang dak cor lantai II digunakan beberapa bambu besar. Kalau hujan, para siswa dipulangkan lebih cepat karena takut ambruk ruang kelasnya.
“Kami berharap ada perbaikan, karena kondisinya seperti itu. Kami khawatir dengan keselamatan anak-anak kalau saat hujan atau angin kencang,” ujar Kepala SDN Ngijo 03 Sukarti. (aim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bakar 48 Rumah, Dihukum 12 Tahun Penjara
Redaktur : Tim Redaksi