jpnn.com - PONTIANAK - Banjir merendam tatusan rumah warga di Jalan Demang Akub dan Jalan H. Bakar, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Kalimantan Barat.
Anggota DPRD Kota Singkawang Muhammadin mengatakan bahwa banjir datang sejak Rabu (8/3) malam sampai Kamis (9/3) siang, dengan ketinggian air sekitar 50 sentimeter sampai 1 meter.
BACA JUGA: Banjir di Gang Cue yang 5 Bulan Belum Surut, Pemkot Bekasi Bakal Bangun Sumur Resapan
“Banjir tersebut bukan hanya merendam ratusan rumah warga, tetapi juga pemakaman muslim, kantor kelurahan dan rumah ibadah," kata dia di Kota Singkawang, Kamis (9/3).
Dia mengatakan banjir yang terjadi di Semelagi Kecil merupakan air kiriman dari Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas.
BACA JUGA: Banjir Bengkayang, Ribuan Warga Terdampak
Legislator Dapil Singkawang Utara itu mengatakan hal ini dikarenakan debit air lebih tinggi dibandingkan tanggul yang ada, sehingga meluber ke permukiman penduduk di dekat tanggul.
"Debit air tinggi melebihi tanggul di wilayah Sungai Pinang, sehingga airnya meluber," ungkapnya.
BACA JUGA: 4 Negeri di Malaysia Masih Terendam Banjir, 53 Ribu Jiwa Terdampak
Dia meminta supaya tanggul yang berada di wilayah Singkawang Utara segera diperbaiki guna mengantisipasi kejadian serupa ke depannya.
Apalagi, selama puluhan tahun tanggul yang ada tidak pernah diperbaiki, sementara wilayah tersebut mengalami siklus banjir, baik dua, lima hingga sepuluh tahunan.
"Ketinggian air saat ini seperti yang pernah terjadi pada 2003 dan terulang lagi di 2023. Artinya, kan, harus ada langkah antisipasi menghadapi siklus tahunan ini dengan perbaikan atau pembangunan tanggul yang memadai," kata Muhammadin.
Pj Wali Kota Singkawang Sumastro mengatakan banjir yang terjadi lantaran ketinggian air melebihi ketinggian tanggul atau bendungan.
"Ditambah keberadaan tanggul itu sudah lama, mungkin sudah puluhan tahun," katanya.
Cuma, kata Sumastro, persoalan ialah jika ditinggikan, tentu akan mengeluarkan dana yang besar.
"Ini yang sedang kami pikirkan agar bisa menjadi perhatian pemerintah pusat dan provinsi," pungkas Sumastro. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi