Penyaluran kredit sektor UMKM di Jatim tercatat Rp 63,650 triliun per September 2012. Sedangkan, periode yang sama tahun lalu realisasinya Rp 61,283 triliun. Jadi, growth kucuran dana perbankan hanya berkisar 3,8 persen.
Bank swasta ternyata yang agresif menyalurkan UMKM . Sebaliknya, bank pemerintah dan asing mengalami penurunan. Sepanjang sembilan bulan tahun ini, bank swasta mengucurkan Rp 27,02 triliun. Sedangkan, September tahun lalu hanya Rp 23,391 triliun.
Bank pemerintah turun dari Rp 36,691 triliun, September 2011, menjadi Rp 35, 437 triliun. Di bank asing dari Rp 1,210 triliun menjadi Rp 1,192 triliun. "Ini berarti UMKM mulai dilirik oleh pihak swasta. Tidak hanya perhatian pemerintah melalui bank-bank BUMN," kata Wakil Kepala KPBI Wilayah IV Sarwanto di coffe morning Satuan Tugas Daerah Konsultan Keuangan Mitra Bank (Satgasda KKMB) di BRI Tower, kemarin.
BI sendiri terus mendorong penyaluran UMKM ini. Khususnya, kerjasama antara bank-bank umum dengan BPR (bank perkreditan rakyat). Alasannya, BPR telah memiliki jaringan kuat di sektor UMKM. Sarwanto juga berharap suku bunga kredit sektor ini rendah. "Kita telah coba di Apex BPR Jatim. Maksimal bunga adalah 24 persen. Proyeksinya dalam dua tahun bisa turun dan diikuti oleh bank-bank umum," paparnya.
Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Jatim Herman Halim menambahkan sektor UKM (usaha kecil menengah) memang menjadi rebutan perbankan. Apalagi, kelompok usaha ini pun sangat fleksibel dalam menghadapi goncangan karena, krisis ekonomi. "Pengusaha dengan cepat bisa merampingkan usaha kalau terjadi resesi ekonomi. Beda kalau, korporasi tidak gampang melakukan efesiensi," cetusnya.
Meski demikian, tambahnya, perlu perhatian khusus adalah sektor mikro. Penyebabnya, bunga bagi sektor mikro yang diterima konsumen saat ini masih cukup tinggi. Padahal, mereka adalah kelompok usaha yang baru sehingga sangat rentan. "Jika bunga tidak diturunkan, maka sektor usaha ini akan lama berkembang," katanya.
Dia mengusulkan agar pemerintah bisa menyediakan kredit dengan rate sampai 5 persen efektif. Pemerintah saat ini menetapkan suku bunga KUR (Kredir Usaha Rakyat) Mikro dengan plafon maksimal Rp 20 juta sebesar 22 persen efektif pertahun, sedangkan suku bunga KUR Ritel dengan plafon Rp20 juta " Rp 500 juta 13 persen efektif per tahun.
Herman yang juga Dirut Bank Maspion mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga khusus yang menangani pembiayaan sektor usaha mikro. Treatment khusus dibutuhkan untuk sektor usaha mikro karena pengusaha di sektor ini umumnya tidak mempunyai aset sebagai jaminan. "Selain itu, bank-bank umum jarang yang melirik pembiayaan untuk sektor mikro akibat infrastruktur yang tidak mendukung," paparnya. (dio)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tenun dan Karya Seni NTB Dipamer di Ethnic Fashion 2012
Redaktur : Tim Redaksi