Dengan membawa puluhan poster dan bendera NU dan badan otonomnya, mereka bergerak long march mulai dari Jalan Sultan Agung hingga ke depan DPRD Kabupaten Malang di Jalan Panji. Mereka mendesak agar Partai Demokrat Kabupaten Malang menyatakan sikapnya atas perbuatan pimpinan Partai Demokrat di pusat dan menuntut agar Sutan dipecat dari keanggotaan partai dan anggota DPR RI.
“Sutan Bhatoegana terbukti tidak mampu menjaga lisannya, terbukti dengan pernyataanya yang sangat melukai hati kalangan Nahdliyin. Kami menuntut agar Sutan meminta maaf kepada warga Nahdliyin atas pernyataannya itu secara terbuka di 10 media nasional baik cetak maupun elektronik,” kata Korlap aksi, Muchlis Mubarok saat berorasi di depan gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (28/11).
Menurutnya, KH. Abdurahman Wahid atau Gus Dur sudah dinyatakan bersih dan tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi Bulogate dan Brunaigate. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya SP3 dari Kejaksaan Agung. Kalau kemudian ada politisi Partai Demokrat yang menyatakan Gus Dur terlibat dalam kasus korupsi itu sangat melukai hati warga Nahdliyin.
Gus Dur bukan hanya milik warga Nahdliyin saja. Gus Dur merupakan bapak bangsa yang sudah diakui semua kalangan, guru bangsa yang sangat menjunjung tinggi demokrasi dan pluralisme. Pernyataan itu tentunya juga akan melukai hati masyarakat Indonesia.
“Kami mendesak agar DPP Partai Demokrat memecat Sutan dari FPD dan juga keanggotaanya. Jika dalam waktu 1 x24 jam tidak ada tindakan dari DPP, kami siap untuk kembali ke jalan untuk menuntut Sutan untuk lengser,” tgasnya.
Aliansi Generasi Muda Nahdliyin Malang raya itu merupakan gabungan dari PC. GP Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU, Gemasaba, Garda Bangsa, PMM, Gatara, Gusdurian, Sakera, dan Brigade BKPRMI Kabupaten Malang. Aksi mereka mendapat perhatian dari Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang, Tono, ST. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang itu siap menerima perwakilan peserta aksi untuk menyampaikan tuntutannya.
Dalam ruang Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Malang, mereka diterima semua anggota fraksi lengkap. Muchlis juga menyampaikan tuntutan kepada Partai Demokrat untuk mendesak Sutan meminta maaf kepada warga Nahdliyin dan merekomendasikan untuk dipecat dari kepartaian dan anggota dewan. Mereka juga mendesak agar semua anggota fraksi menandatangani surat itu dan disampaikan ke DPP.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang, Tono, ST juga sangat menyayangkan adanya pernyataan seperti itu dari pimpinan pusat di Jakarta. Secara pribadi dan partai, dia meminta maaf kepada warga Nahdliyin atas pernyataan itu dan juga kepada keluarga Gus Dur. Partainya siap untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutannya ke DPP.
“Tuntutan ini akan kami langsung faks ke DPP sebagai bahan masuk ke DPP. Karena DPP juga meminta semua pengurus di daerah untuk memberikan masukan terkait hal ini,” ujarnya.
Disaat sebagian perwakilan di terima FPD Kabupaten Malang, ratusan massa aksi tetap bertahan di depan pintu gerbang DPRD Kabupaten Malang. Sambil menunggu perwakilan yang diterima, mereka melantunkan salawat tanpa waton.
Tuntutan masa aksi pun langsung disampaikan ke DPP melalui faks yang ada di gedung DPRD Kabupaten Malang. Tuntutan itu ditanda tangani semua anggota FPD DPRD Kabupaten Malang, termasuk ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang.
“Silahkan disaksikan langsung pengiriman faks-nya. Bukti pengiriman faks juga silahkan untuk dibawa,” tambah Ketua FPD Dra. Enik Finawati. (aim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemkot Makassar Diminta Batasi Jalur Operasi Truk
Redaktur : Tim Redaksi