Bansos Corona Dipersoalkan, Taufik Gerindra Habis-habisan Membela Anies Baswedan

Kamis, 07 Mei 2020 – 21:19 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Foto: M Adil/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik habis-habisan membela Gubernur Anies Baswedan soal bantuan sosial (bansos) bagi warga ibu kota selama masa pandemi virus corona.

Dia tidak terima Anies disebut melepas tanggung jawab terhadap 1,1 juta warga yang membutuhkan bantuan.

BACA JUGA: Pemuda Katolik Desak DPRD DKI Panggil Gubernur Anies Terkait Data Bansos

"Jadi ceritanya musti diluruskan dulu. Sangat keliru kalau Anies dibilang lepas tanggung jawab soal pembagian bansos. Justru kami lebih dulu membagikan bansos," ujar Taufik.

Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta ini juga menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang paling siap menghadapi pandemi COVID-19 termasuk dalam menanggulangi dampaknya.

BACA JUGA: Anies Baswedan Diminta Ikuti Usulan PSI soal Commitment Fee Formula E

"Untuk pembagian bansos, Pemprov DKI sudah siapkan anggaran Rp 700 miliar. Jadi di mana letak lepas tanggung jawabnya soal bantuan bansos?" tanya Taufik.

Taufik pun meminta pemerintah pusat tak mempersoalkan adanya kesamaan data penerima bansos dengan Pemerintah Provinsi DKI.

BACA JUGA: Anies Baswedan: Belajar dari Rumah Adalah Momentum Transformasi

"Saya kira gak masalah kalau warga dapat bansos dua kali dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI, dalam minggu yang berbeda. Yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga," kata Taufik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan DPR RI pada Rabu (6/5) menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta meminta pemerintah pusat untuk menanggung dana bansos 1,1 juta warga Jakarta pada fase dua ini dengan alasan keterbatasan dana.

Bansos gelombang pertama sudah terlaksana dan ditanggung pemprov. Tetapi untuk gelombang selanjutnya, pemprov ingin pemerintah pusat yang menanggung.

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," ujar Sri dalam rapat itu.

Pernyataan Sri Mulyani itu membuat Anies Baswedan kebanjiran kritik. Sang gubernur dianggap lepas tangan dari kewajiban membantu warganya. (ant/dil/jpnn)


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler