Bantah Anggaran Kurikulum Dibintangi DPR

Mendikbud Pastikan Kurikulum Baru Jalan Terus

Sabtu, 22 Desember 2012 – 06:30 WIB
JAKARTA - Menjelang penutupan masa uji publik kurikulum baru pada 23 Desember nanti, komentar penolakan semakin riuh. Paling santer adalah rencana Komisi X DPR membintangi atau menahan pencairan anggaran kurikulum baru untuk pengadaan buku dan pelatihan guru. Namun pemerintah langsung membantahnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, program revisi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dipakai saat ini tetap jalan terus. Sejumlah selentingan yang menolak penerapan kurikulum baru tetap ditampung Kemendikbud sebagai bahan masukan.

"Terkait ada rencana Komisi X DPR membintangi anggaran kurikulum baru itu tidak benar," katanya usai salat Jumat di gedung Kemendikbud kemarin (21/12). Dengan kepastian ini, Nuh mengatakan pihaknya semakin mantap untuk menjalankan kurikulum baru pada tahun ajaran 2013-2014 pertengahan tahun depan.

Menteri asal Surabaya itu lantas menuturkan, muncul salah paham terhadap sikap Komisi X DPR terkait rencana kurikulum baru. Dia mengatakan jika komisi yang membidangi urusan pendidikan itu meminta dulu paparan rinci dari Kemendikbud terkait kurikulum baru. Termasuk urusan persiapan teknisnya. "Sebelum dijelaskan, memang mereka tidak mengeluarkan anggarannya dulu. Tetapi ini bukan berarti anggarannya dibintangi," urai Nuh.

Dia lantas mengatakan, salah satu pos anggaran kurikulum baru yang masih alot dibahas bersama Komisi X DPR adalah untuk pengadaan buku. Khusus untuk urusan buku ini, Kemendikbud menyodorkan anggaran Rp 170,6 miliar. Diantaranya untuk penyediaan buku siswa SD-SMA sebesar Rp 84,1 miliar, siswa SMK senilai Rp 66,7 miliar, serta untuk buku pegangan guru dan silabus kurikulum baru masing-masing Rp 4,4 miliar.

"Mereka meminta penjelasan rinci buku-buku seperti apa saja yang akan digandakan," katanya. Sistem penggandaan buku ini memang tergolong baru. Sebab pada kurikulum yang berlaku sekarang, pihak sekolah atau pemerintah daerah diberi wewenang menggandakan buku.

Mantan rektor ITS itu mengatakan, dalam kurikulum yang baru nanti sistem perbukuan mengalami perbaikan cukup signifikan. Yakni pemerintah pusat mengambil alih pengadaan buku induk (buku babon) untuk pegangan pendidik dan peserta didik.

Sistem sentralisasi pengadaan buku pada kurikulum baru ini bukan berarti Kemendikbud mengincar proyek. Sebaliknya, menurut Nuh sistem ini bisa meringankan beban orang tua karena buku babon ini digratiskan. Selain itu juga bisa mencegak konten-konten menyimpang dalam sejumlah buku pegangan siswa yang merebak akhir-akhir ini.

Kapan buku ini mulai dicetak? Nuh mengatakan pencetakan buku sesuai kurikulum baru ini dimulai tahun depan. Tepatnya ketika Komisi X DPR sudah merestui anggaran pengadaan buku sesuai dengan kurikulum yang baru.

Nuh lantas mengatakan, anggaran untuk kurikulum baru yang belum disahkan Komisi X DPR adalah untuk pelatihan guru. "Tapi kita yakin mereka akan segera mengesahkannya," ujar mantan Menkominfo itu.

Setelah uji publik rampung, Kemendikbud berjanji akan menggenjot urusan pelatihan guru demi mematangkan penerapan kurikulum baru. Program ini akan digeber mulai Januari tahun depan. Anggaran total untuk pelatihan guru ini mencapai Rp 513,8 miliar.

Nuh mengatakan dengan persiapan yang matang dan pelatihan guru yang efektif, pelaksanaan kurikulum baru akan berjalan lancar. Pihak Kemendikbud juga meminta unsur-unsur pendidikan tidak perlu khawatir dengan perubahan kurikulum baru ini. Sebab perubahan kurikulum di dunia pendidikan tanah air bukan hal baru. (wan)


BACA ARTIKEL LAINNYA... Perubahan Kurikulum Bikin Bingung

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler