jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan merasa sedang disudutkan dengan pemberitaan yang menempatkan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu alergi dengan lembaga pendidikan Islam. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah bahkan menduga ada upaya untuk membenturkan partainya degan umat Islam.
Dugaan Basarah itu didasarkan pada adanya pemberitaan yang menyebut Direktur Megawati Institute, Siti Musdah Mulia menuding sekolah Islam sebagai penyebab munculnya terorisme di tanah air. Menurutnya, Musdah sama sekali tak pernah mengeluarkan pernyataan itu.
BACA JUGA: DPR: Menaker Seharusnya Berpihak Pekerja, Emang Berpihak Siapa, Pak?
Basarah mengatakan, berita serupa pernah muncul pada Ramadan lalu dan sudah dibantah oleh Musdah. “Bu Musdah bahkan bersedia dikonfrontir dengan media yang mengutip dan memberitakan pernyataan itu,” ujar Basarah melalui pesan singkat, Kamis (19/11).
Basarah yang juga duduk sebagai sekretaris dewan penasihat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) itu menambahkan, Musdah tidak tercatat sebagai politikus PDIP. Sebab guru besar di Universitas Islam Negeri Jakarta, Syarief Hidayatullah itu memang tak pernah memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDIP.
BACA JUGA: 3.200 Karyawan Mantan Batavia Air Masih Gigit Jari, Ini Penyebabnya
Namun, kata Basarah, pemberitaan itu punya tendensi untuk mengadi PDIP dengan umar Islam. “Berita itu merupakan bentuk rekayasa dan bertendensi untuk mengadu domba,” tandas anggota Komisi III DPR itu.
Basarah bahkan menegaskan, PDIP justru mengaku keberadaan madrasah maupun sekolah-sekolah Islam termasuk pesantren yang punya andil dalam memerdekakan Indonesia. Selain itu, katanya, PDIP justru merasa dekat dengan umat Islam sehingga mendirikan Bamusi sebagai organisasi sayap.
BACA JUGA: ProDem Minta Jokowi Gusur Menteri Proneolib, Siapa Ya?
“Ini membuktikan PDIP sebagai partai politik nasionalis juga concern terhadap perjuangan umat Islam di Indonesia, khususnya yang bernafaskan rahmatan lil alamiin yang dapat hidup berdampingan dengan penuh semangat persaudaraan dengan semua agama-agama dan kepercayaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya.(ara/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jokowi, Segera Revisi PP Pengupahan
Redaktur : Tim Redaksi