jpnn.com - JAKARTA - Ketua Banggar DPR Said Abdullah merespons pernyataan Calon Wakil Presiden RI nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras pada 2019 hingga 2022.
Pernyataan itu disampaikan Gibran saat debat cawapres di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (21/1). Said Abdullah menyebut tidak ada swasembada beras pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Kementan Ajak Insan Pertanian jadi Petarung Demi Wujudkan Swasembada Pangan
“Sebagai anggota DPR, yang memiliki tanggung jawab pengawasan, saya ingin menyampaikan kondisi seobjektif mungkin agar persoalan pangan rakyat tidak menjadi komoditas elektoral, serta tidak berbasis pada data yang tidak benar,” kata Said, di Jakarta, Selasa (22/1).
Dia menjelaskan merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2014 hingga 2023 Indonesia selalu melakukan impor beras dan cenderung meningkat menjelang pemilihan umum (pemilu).
BACA JUGA: Kampanye Akbar PSI di Sidoarjo, Kaesang Ajarkan Warga Mencoblos Prabowo-Gibran
Misalnya, pada 2018 atau satu tahun menjelang Pemilu 2019, impor beras melonjak jadi 2,25 juta ton, dari 2017 yang terdata sekitar 305 ribu ton.
Hal serupa juga terjadi menjelang Pemilu 2024. Impor beras pada 2023 mencapai 3,06 juta ton, naik 613,61 persen dibandingkan 2022.
BACA JUGA: Cuitan Kemenhan Pakai Tagar Prabowo-Gibran Berbuntut Panjang
Politikus PDIP itu mengatakan bahwa lonjakan tersebut tidak memiliki relevansi dengan fenomena El Nino.
“Bahwa benar pada 2023 lalu Indonesia mengalami El Nino, musim kering yang agak panjang, namun, masa ini berlangsung kurang dari empat bulan,” ungkapnya.
Meski terdapat kebutuhan untuk menutup pasokan beras bila terjadi gagal panen, tetapi data BPS menunjukkan produksi gabah kering giling (GKG) pada 2023 berpotensi lebih tinggi dibandingkan 2022. Capaian GKG per Oktober 2023 mencapai 53,63 juta ton, sementara capaian sepanjang 2022 tercatat 54,75 juta ton.
Di samping itu, produksi beras pada 2022 sebanyak 31,5 juta ton, dan periode Januari-Oktober 2023 mencapai 30,9 juta ton, yang menunjukkan masih ada peluang perubahan data produksi beras sampai Desember 2023.
“Jadi, sangat tidak tepat kalau El Nino dijadikan rujukan untuk mengungkapkan kebutuhan impor beras dengan skala masif, terbesar dalam sejarah republik ini berdiri. Saya melihat ada indikasi ketidakwajaran dalam hal besarnya volume impor beras pada tahun 2023,” kata Said.
Dia berharap para kandidat capres dan cawapres dapat menyajikan data yang jujur saat ajang kontestasi politik. Terlebih dalam konteks beras, komoditas tersebut merupakan makanan pokok sehingga menyangkut hajat hidup orang banyak.
Oleh sebab itu, lanjut dia, urusan beras, data dan kebijakannya jangan dijadikan komoditas politik elektoral, apalagi jika disampaikan dengan tidak jujur tentu hal itu tidak baik.
"Bagi pemimpin, berani jujur itu bukan kehebatan, tetapi keharusan, sebab kata-kata dan perbuatannya berpengaruh luas kepada rakyat,” katanya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mengeklaim bahwa Indonesia sebenarnya sudah swasembada beras sejak 2019 hingga 2022.
“Karena ini masalah pangan impor, 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. Tahun 2023, kita ada impor karena El Nino. Ini juga terjadi di belahan dunia,” kata Gibran, saat debat keempat Pilpres 2024, Minggu (21/1). (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi