"Saya sarankan Presiden SBY segera bicara dan minta persetujuan DPR karena dari sisi jumlah dana yang akan disuntikkan itu sangat besar, yakni Rp9 triliun lebih," kata Lukman Hakim Saifuddin, di gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (12/7).
Kalau presiden bersikukuh untuk tidak minta persetujuan DPR dengan alasan sumber dananya bukan dari APBN, menurut politisi PPP itu pasti akan menimbulkan masalah yang cukup berpengaruh terhadap hubungan pemerintah dengan DPR.
"Mengenai alasan pemerintah tidak membicarakan hal tersebut ke DPR karena dananya berasal dari cadangan devisa negara. Ini kan DPR masih bisa memperdebatkannya, cadangan devisa itu aset negara atau tidak. Makanya sekali lagi saya sarankan minta persetujuan DPR terlebih dahulu," ungkapnya.
Ditegaskannya, penggunaan devisa lebih Rp9 trilun hendaknya dilandasi dengan rasional dan obyektif. "Jangan hanya karena merasa tidak enak hati saja pada IMF yang pernah menolong Indonesia," ujarnya.
Selasa (10/7), Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution menegaskan pemerintah akan menyuntik modal untuk IMF sebesar 1 miliar dolar AS setara dengan Rp9,34 triliun. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tingkatkan Daya Saing, Intel Beli Perusahaan Belanda
Redaktur : Tim Redaksi