jpnn.com, BANDUNG - Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Daud Achmad secara resmi melantik anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuningan dan Kota Bekasi Periode Tahun 2019-2024 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (20/11/19).
Pelantikan anggota BPSK Kab. Kuningan dan BPSK Kota Bekasi itu sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1200 dan No 1201.
BACA JUGA: Jabar Raih Predikat Provinsi Informatif
“BPSK merupakan sebuah wadah untuk mengedukasi masyarakat agar dapat memperoleh barang atau jasa dari produsen dengan baik. Lalu BPSK ini mempunyai peran untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi antara konsumen dan produsen,” ucap Daud.
Daud menambahkan bahwa pelantikan tahun ini merupakan pelantikan ketiga kalinya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.
BACA JUGA: Turunkan Angka Stunting, Wagub Launching Desa Cageur
Adanya pengalihan kewenangan tugas BPSK dari kabupaten/kota kepada Pemda Provinsi Jabar, lanjut Daud, termasuk cepat dan kondusif. Hal ini merujuk berbagai gedung aset pemda provinsi yang dipinjam-pakaikan kepada BPSK kabupaten/kota se-Jabar.
“Serta bantuan hibah operasional dari Pemda Provinsi Jabar kepada BPSK pada tahun 2019 ini sebesar Rp 7.725.000.000 (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan bagi 17 BPSK di kabupaten/kota,” tambahnya.
BACA JUGA: Atalia Ridwan Kamil Sebut Pengembangan Diri Remaja Perlu Diperhatikan
Daud pun berujar, upaya Pemda Provinsi Jabar tidak berhenti hanya pada fasilitasi pendanaan dan penyediaan sarana gedung BPSK saja, tapi juga mendorong tumbuhnya konsumen cerdas yaitu konsumen yang kritis dan berani memperjuangkan haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen.
Untuk itu, Daud berpesan kepada para anggota BPSK yang telah dilantik untuk terus memperdalam ilmu dan memperluas wawasan dalam hal penyelesaian sengketa konsumen agar terwujud suasana perdagangan yang adil di masyarakat. (*)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi