Menurut Juru Bicara Kemendagri, Roydonnizar Moenek, hingga kini pihaknya tidak pernah menerbitkan surat edaran tetang larangan kepada pemerintah daerah mengugucurkan APBD untuk bantuan madrasah.
‘’Tidak benar itu, bahwa ada surat edaran Kemendagri soal itu (larang,red),’’ ujar Roydonnizar Moenek pada Riau Pos (Grup JPNN), Rabu (26/12).
Memang lanjut Donny panggilan akrab Roydonnizar Moenek, ada aturan larangan APBD mengucurkan bantuan untuk Madrasah, baik Aliyah maupun Syanawiyah. Namun yang tidak boleh itu adalah madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag), sedangkan di luar itu dimungkinkan mendapat hibah atau bantuan sosial dari ABPD.
‘’Ini diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 155 dan 156, kemudian diterbitkan Permendagri nomor 39 tahun 2012 perubahan atas Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan banuan sosial yang bersumber dari aggaran pendapatan dan belanja daerah,’’ terang Donny.
Dalam UU nomor 32 tahun 2004 itu sebut Donny dijelaskan bahwa, penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenagan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.
‘’Kalau di bawah Kemenag itu adalah dekosentrasi yang tentunya dibebankan ke APBN, bukan desentrasi yang menjadi tanggungjawab APBD. Jadi madrasah di bawah Kemenag adalah tanggungjawab Kemenag, tidak bisa dibebankan ke kepada daerah,’’ jelas Donny.
Jika tetap diberikan bantuan kepada madrasah di bawah Kemenag tambahn Donni, harus dilaporkan dan dikonsultasikan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (yud)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Edaran Mendagri Ancam Lembaga Pendidikan NU
Redaktur : Tim Redaksi