jpnn.com - JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menerima banyak laporan dari berbagai daerah tentang banyaknya guru yang menjadi korban penipuan. Modus penipuan melalui undangan seminar dan lokakarya, atau tawaran program pendidikan lain.
Laporan itu datang antara lain dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, NTB, dan NTT.
BACA JUGA: Siswi Dilarang Pakai Rok Mini
Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti, mengatakan modus yang dipakai tak hanya itu, para pelaku tak jarang mengiming-imingi guru honor diangkat jadi guru PNS, hingga pengurusan kenaikan pangkat guru PNS.
Penipuan ini menurutnya terjadi lantaran pelaku menggunakan data-data lengkap para pendidik, seperti NUPTK, NIP, nama lengkap, no telpon selular, jam mengajar, dan data lain secara detail dan meyakinkan.
BACA JUGA: 10 Ribu Mahasiswa Bidik Misi Ber-IPK 3,9
"Akibatnya banyak guru terkecoh dan tertipu," kata Retno kepada JPNN, Jumat (21/2) di Jakarta.
Selain itu, maraknya berbagai macam permintaan bagi sekolah, guru dan pendidik untuk mengisi data-data, bahkan setiap tahun harus mengadakan verifikasi pendataan ke suku dinas pendidikan setempat telah membuka peluang terjadinya pungutan liar yang merugikan guru.
BACA JUGA: Panitia SNMPTN Rahasiakan Nama Sekolah yang Di-blacklist
"Ini menunjukkan amburadulnya sistem pendataan guru Indonesia. Hanya di Indonesia terjadi kisah para guru dan sekolah yang setiap tahun diminta mengisi verifikasi data secara berulang-ulang, dengan menyertakan bentuk hard copy dan memasukkannya via internet secara online," lanjutnya.
Padahal, ketimpangan sarana-prasarana seperti internet antar daerah telah melahirkan praktik pungutan liar di tingkat Disdik dengan memaksa para guru membayar biaya verifikasi dengan ancaman tunjangan sertifikasi tidak turun.
Dari laporan yang diterima FSGI, seorang guru di Jakarta Barat menerima sms undangan untuk mengikuti lokakarya tentang Kurikulum 2013 atas nama sang kepala sekolah. Padahal, nomor hp via sms itu, setelah dikonfirmasi ke kepala sekolah tersebut ternyata palsu.
Modus yang sama juga diterapkan bagi para kepala sekolah, yang memperoleh email, maupun sms dari seseorang yang mengaku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengikuti pembekalan kepala sekolah di luar kota.
Biasanya kepala sekolah tersebut diminta menghubungi nomor tertentu yang mengaku sebagai Direktur Pendidikan Dasar Kemdikbud atau orang kementerian, dan diminta menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi ikut pembekalan, yang uangnya akan dikembalikan saat berada di tempat pembekalan, karena seluruh biaya pelatihan didanai dari anggaran kemdikbud.
"Modus penipuan seperti ini banyak terjadi dan jelas merugikan guru, pendidik, sekolah, dan orang-orang Kemdikbud yang namanya dicatut demi kepentingan para mafia penipuan," tandasnya.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelunasan Utang Tunjangan Profesi Guru Kemenag Distop
Redaktur : Tim Redaksi