JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar punya pandangan tersendiri soal banyaknya pegawai pajak yang tertangkap tangan melakukan tindakan korupsi. Dia menilai hal itu sebagai suatu keberhasilan reformasi birokrasi. Alasannya, sistem whistle blower system berjalan baik.
"Kalau banyak pegawai pajak yang ketangkap baguslah. Itu artinya whistle blowernya jalan. Sebab, banyak juga saksi yang mengadukan oknum pajak yang pungli," kata Azwar Abubakar di kantornya, Senin (27/5).
Dia menjelaskan, whistle blower system merupakan salah satu program reformasi birokrasi. Dengan menggunakan sistem tersebut, siapa saja bisa melaporkan oknum PNS yang terlibat melakukan pelanggaran.
"Saya fine-fine saja ketika mendengar pegawai pajak banyak yang ketangkap. Itulah risikonya bagi PNS yang menolak reformasi, akhirnya susah sendiri," ujarnya.
Meski banyak pegawai pajak yang terjerat kasus korupsi, KemenPAN-RB tidak akan mengurangi porsi remunerasi Kementerian Keuangan. Dengan alasan yang melakukan pelanggaran hanya satu persen dari jumlah pegawainya. Yang dikurangi hanya nilai zona integritas saja.
"Kalau pegawai Kemenkeu ada 30 ribu dan yang ketangkap 30 orang kan sedikit itu. Lebih baik banyak ketahuan (ketangkap) daripada tindakan korupsi merajela namun tidak terungkap," tandasnya.
Diapun menyerahkan kepada Menkeu yang baru untuk menertibkan sistem perpajakan. "Saya yakin Menkeu punya cara untuk mengurangi tindakan korupsi para pegawai pajak," pungkas politisi PAN ini. (esy/jpnn)
"Kalau banyak pegawai pajak yang ketangkap baguslah. Itu artinya whistle blowernya jalan. Sebab, banyak juga saksi yang mengadukan oknum pajak yang pungli," kata Azwar Abubakar di kantornya, Senin (27/5).
Dia menjelaskan, whistle blower system merupakan salah satu program reformasi birokrasi. Dengan menggunakan sistem tersebut, siapa saja bisa melaporkan oknum PNS yang terlibat melakukan pelanggaran.
"Saya fine-fine saja ketika mendengar pegawai pajak banyak yang ketangkap. Itulah risikonya bagi PNS yang menolak reformasi, akhirnya susah sendiri," ujarnya.
Meski banyak pegawai pajak yang terjerat kasus korupsi, KemenPAN-RB tidak akan mengurangi porsi remunerasi Kementerian Keuangan. Dengan alasan yang melakukan pelanggaran hanya satu persen dari jumlah pegawainya. Yang dikurangi hanya nilai zona integritas saja.
"Kalau pegawai Kemenkeu ada 30 ribu dan yang ketangkap 30 orang kan sedikit itu. Lebih baik banyak ketahuan (ketangkap) daripada tindakan korupsi merajela namun tidak terungkap," tandasnya.
Diapun menyerahkan kepada Menkeu yang baru untuk menertibkan sistem perpajakan. "Saya yakin Menkeu punya cara untuk mengurangi tindakan korupsi para pegawai pajak," pungkas politisi PAN ini. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sri Mulyani Beber Aktor Intelektual Korupsi Century
Redaktur : Tim Redaksi